Recent Posts

Cari Tulisan Menarik

SP Pengosongan Lahan untuk Babakan Sawah

Aksi massa merespon intimidasi melalui SP 2 Pengosongan Lahan yang dilayangkan oleh PT KAI untuk Rakyat Kebon Jeruk (26 Juli 2017). Foto: Rumah Diskusi

Bercerita tentang surat peringatan, saya jadi teringat surat peringatan pertama dan kedua yang dilayangkan oleh PT KAI untuk Rakyat Kebon Jeruk. Surat peringatan pertama itu keluar beberapa minggu setelah putusan Pengadilan Tinggi Negeri Bandung memenangkan Rakyat Kebon Jeruk.

Tepatnya tanggal 31 Mei 2017, PT KAI dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan diwajibkan membayar ganti kerugian sebesar 375 juta kepada penggugat (Rakyat Kebon Jeruk), karena, PT KAI telah melakukan penggusuran terhadap pemukiman warga pada tanggal 26 Juli 2016. Selain itu, majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwasannya PT KAI tidak bisa menunjukan bukti kepemilikan lahan.

Seperti tak ada artinya, putusan pengadilan yang telah semakin mengokohkan hak Rakyat Kebon Jeruk terhadap tanahnya (diatur dalam UUPA), tak dihiraukan oleh PT KAI. Selang sebelas hari dari putusan itu dibacakan, PT KAI melayangkan SP 1 pengosongan lahan terhadap warga Kebon Jeruk. Terang saja warga Kebon Jeruk marah. Mereka yang sudah menggarap lahan itu sejak tahun 1953 (menurut dokumen yang ditunjukan di pengadilan) diintimidasi akan digusur untuk yang kedua kalinya. Tentu saja reaksi yang masuk akal adalah marah karena jelas apa yang dilakukan PT KAI adalah tindak sewenang-wenang dan illegal.

Tapi marah saja tidak cukup, lantas? Ada yang bilang, “minta saja perlindungan pada aparat: TNI dan Polri”. Namun bagaimana itu mungkin, sedangkan, merekalah yang selama ini selalu hadir dalam tindak-tindak penggusuran baik yang diinisiasi oleh pemerintah atau perusahaan swasta, tak terkecuali penggusuran di Kebon Jeruk. Masih melekat dalam ingatan kolektif Rakyat Kebon Jeruk bagaimana aparat baik TNI maupun Polri berderet rapi dengan seragam lengkap, masing-masing membawa tameng, memakai helm, dan memasang muka bengis so’ so’ tegas ikut menyekap warga Kebon Jeruk yang marah karena rumahnya diratakan dengan tanah.

Apa yang bisa kita harapkan dari mereka, sedangkan mereka seperti telah digariskan untuk itu, Marx bilang, mereka telah digariskan untuk menjadi “anj***-anj*** penjaga modal”. Layaknya anj***, mereka hanya setia pada tuannya. Tuannya siapa lagi kalau bukan sang empunya modal, PT KAI. Padahal, di kancing baju seragam, di tali sepatu yang mereka pakai, di setiap perlengkapan yang mereka kenakan tertanam nilai kerja kita yang terpaksa kita salurkan lewat pajak.

Maka, daripada meminta perlindungan kepada mereka lebih baik meminta mereka tidak ikut campur sekalipun dengan alasan yang sering mereka lontarkan, yaitu “kami bersikap netral di lapangan”. Oleh karenanya biarkan Rakyat Kebon Jeruk berhadap-hadapan dengan PT KAI tanpa kehadiran alat Negara/TNI-Polri ketika penggusuran itu tiba. Abstainnya mereka di sengketa lahan antara Rakyat dengan Setan Tanah terutama saat penggusuran, akan lebih baik dan lebih maslahat. Insyaalloh. Singkatnya, jika PT KAI mau menggusur untuk yang kedua kalinya, “kalian apparatus represif Negara jangan ikut campur!”, kira-kira begitu yang diinginkan rakyat.

Dan memang seharusnya begitu, iman terhadap tesis anti kapitalisme saja tanpa iman terhadap tesis anti militerisme belumlah benar karena keduanya tidak bisa dipisahkan, tidak mungkin ada modal yang berakumulasi tanpa dikawal moncong senjata. Rakyat sudah benar, memilih percaya pada dirinya sendiri untuk berdaya.

Kembali kepada respon marah, jika marah saja tidak cukup, lantas apa? Ya betul, waktu itu Rakyat Kebon Jeruk bersama Rakyat Anti Penggusuran lainnya melakukan aksi massa, mimbar bebas, dan protes tepat di halaman kantor PT KAI DAOP 2. Pijakannya jelas, bagi Rakyat, harapan itu hanya bisa ditautkan pada diri mereka sendiri, tentu saja diri yang dimaksud di sini adalah diri kolektif yang terorganisir, senasib sepenanggungan. Hanya dengan percaya pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri maka Rakyat bisa menjadi berdaya, selebihnya persoalan strategi dan taktik perlawanan.

Maka aksi massa dipandang sebagai metode yang tepat pada waktu itu, dengan targetan kampanye yang meluas di public tentang kesewenang-wenangan PT KAI padahal putusan majelis hakim telah menguatkan akses warga Kebon Jeruk terhadap tanah yang digarapnya. Tercatat ada dua kali Surat Peringatan Pengosongan Lahan dilayangkan kepada Rakyat Kebon Jeruk, dan keduanya segera direspon dengan aksi massa. SP 1 Pengosongan Lahan yang terbit tanggal 12 Juli 2017 segera direspon dengan aksi massa di tanggal 20 Juli 2017, sedangkan SP 2 Pengosongan Lahan yang terbit tanggal 21 Juli 2017 juga segera direspon dengan aksi massa di tanggal 26 Juli 2017.

Dua kali aksi massa itu nyatanya terbukti mampu membungkam niat jahat PT KAI menggusur pemukiman warga Kebon Jeruk. Hingga kini beberapa rumah warga Kebon Jeruk yang telah dibangun kembali masih kokoh berdiri. Dan yang terpenting, aparat tidak bisa seenaknya lagi berkeliaran dengan seragamnya mengintimidasi Rakyat Kebon Jeruk.

***
Dok. Syahrul

Tidak banyak yang tahu, kampung Babakan Sawah yang terletak di Kelurahan Sukahaji, Kec. Babakan Ciparay, situasinya juga genting. Desas-desus yang semula disebarkan dari mulut ke mulut, bermula dari mulut pengurus RW setempat (2, 3, 4) tentang akan digusurnya pemukiman warga dengan ganti rugi satu rumah seharga satu juta rupiah, kini menemukan relevansinya lewat sebuah surat berjudul Surat Pemberitahuan Pengosongan Lahan, yang dirilis tanggal 28 November 2017 dan disampaikan kepada warga pada tanggal 14 Desember 2017.


Dok. Syahrul
Lewat kabar yang lagi-lagi dibawa oleh Syahrul, foto dari surat itu saya dapatkan. Sulit membayangkan perasaan warga Kampung Babakan Sawah ketika menerima Surat Peringatan Pertama Pengosongan Lahan. Dari penuturan Syahrul, kebanyakan warga ketika dirinya datang langsung memelas, dan seperti memohon untuk dibantu, dirinya yang masih pelajar tak kuasa menahan iba. Rasa iba yang tak terhankan dari Syahrul mendorong ia menghampiri saya lagi. Bagi Syahrul, dunia begitu kejam, tidak berprikemanusiaan, tidak adil, lantas ia bertanya kepada saya, “adakah cara di luar hukum yang bisa menyelesaikan persoalan ketidakadilan sosial ini?”

Bagaimana tidak, mereka yang sudah bermukim berpuluh-puluh tahun lamanya di tanah itu harus berkemas karena isi surat itu mengatakan bahwasannya warga Kampung Babakan Sawah secara tidak langsung dituduh sebagai penghuni liar dan harus segera berkemas karena lahannya akan digunakan oleh sang empunya lahan, yang tak lain adalah pemilik Perumahan Taman Sakura Indah. Dengan uang kerohiman sebesar satu juta rupiah per rumah, dalam waktu satu bulan sejak surat itu diterima warga, warga Kampung Babakan Sawah diperkenankan berkemas. Tidak peduli tanah itu sudah ditelantarkan sang empunya berpuluh-puluh tahun lamanya, pokoknya warga penggarap harus pergi. 

Babakan Sawah, Satu lagi Kampung Kota yang Terancam Digusur

Suasana di Kampung Babakan Sawah RT 9, RW 3 Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay. Dok. Pribadi

Babakan Sawah, nama kampung itu tiba-tiba jadi terdengar genting dan penting di telinga saya. Saya pertama kali mendengar nama kampung itu dari Sahrul. Ia adalah seseorang yang selalu mengabarkan dirinya pada khalayak sebagai, “pelajar”. 

Pada saya, biasanya ia bercerita tentang aksi kamisan yang harus tumbuh subur di mana-mana selain di Gedung Sate di Kota Bandung ini,  ia juga bercerita tentang pemogokan anak sekolahan di Chili, bercerita tentang pemogokan massal di Perancis tahun 68 yang dipicu oleh gerakan mahasiswa di sana. Yang saya tangkap dari cerita-cerita yang selalu ia paparkan pada saya itu adalah, menurut dia, anak muda (pelajar) harus revolusioner seperti di tempat-tempat yang ia sebut, yaitu dengan menuntut pendidikan gratis dan menyuarakan pendidikan harus bisa diakses oleh semua orang, dan yang terakhir, anak muda harus berani mendobrak pakem serta tabu yang ada.

Tapi kali ini berbeda, ia bercerita tentang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ia ceritakan seperti cerita-cerita di atas yang selalu ia ulang-ulang ceritakan pada saya. Ceritanya begini, ada sebuah kampung, kampung itu bernama Kampung Babakan Sawah, letaknya tak jauh dari Pasar Burung Sukahaji, akan digusur bulan desember ini dan penduduknya hanya dikasih uang kompensasi sebesar 1 juta rupiah per rumah, digusur oleh Pemkot Bandung melalui program Kotaku, penduduknya kebanyakan sudah bermukim di situ lebih dari 25 tahun. Itu gilakan, teman-temans!? sangat tidak manusiawi, dengan alasan apa pun mengusir manusia dari tempat ia bermukim berpuluh-puluh tahun lamanya sangatlah  tidak manusiawi.

Mendengar informasi itu, saya langsung tertarik mengetahui lebih banyak lagi tentang Kampung Babakan Sawah, beberapa hari kemudian saya meminta Sahrul untuk mengantar saya  ke tempat yang Sahrul maksud, Kampung Babakan Sawah. Tentu saja dengan senang hati, Sahrul menyanggupinya.

Pulang sekolah (29/11/17) dengan mengenakan seragam SMA lengkap, ia menghampiri saya di Kebon Jeruk, hendak mengajak saya jalan-jalan dan nongkrong di Kampung Babakan Sawah. Ketika Sahrul datang, saya sedang bersama Diko, yaitu buruh ekspedisi yang dipecat secara halus oleh PT Heron*, tanpa pesangon. Sahrul duduk sebentar, tak mau berlama-lama, kami pun pergi menuju kampung yang dituju. Alhasil, Diko pun harus sendirian ditinggal saya dan Sahrul, menelan penderitaannya, seperti buruh-buruh pada umumnya yang tidak berserikat dan melawan. Maafkan saya Diko, tapi buruh harus berserikat dan melawan jika ingin bahagia. Lalu kami menuju tempat yang dituju.

***

Babakan Sawah sebuah kampung dekat pasar burung Sukahaji, dari Jalan raya Pasir Koja kami masuk ke sebuah gang bertuliskan “Babakan Sawah”, lebar jalan gangnya lebih kurang 2 meter. Dengan motor scoopy milik Sahrul kami susuri gang sempit kampung Babakan Sawah, Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, untuk menuju sebuah warung kecil (tempat Sahrul memperoleh informasi pendahuluan), dalam rangka menggali informasi lebih tentang penggusuran sekalian memeriksa ulang informasi pendahuluan yang didapat Sahrul.
  
Sambil dibonceng oleh Sahrul, saya mengamati keadaan di sepanjang gang. Rupanya tempat ini adalah kawasan pemukiman padat. Lihat saja pemukiman yang ada saling berdempetan, pintu-pintu rumah tingginya tidak lebih dari dua meter atau bahkan kurang. Kebanyakan bangunan rumah didirikan semi permanen, berdinding triplek atau seng.

Sesampainya di warung kecil yang Sahrul maksud kami langsung duduk dan memesan kopi. Ada dua perempuan yang sedang menjaga warung, satu orang berdiri mengais anak kecil, yang lainnya sedang melayani pembeli lotek. Warung kecil ini hanya terdiri dari satu hamparan meja ukuran 2x1 meter dan dua buah kursi panjang. Warung ini memang sejatinya hanya menjual lotek. Adapun kopi yang kami pesan, diseduh di rumah sang pemilik warung, lalu disuguhkan kepada kami.

Setelah basa basi sambil bercanda begitu lamanya, sampailah kami pada cerita tentang rencana penggusuran, menurut penuturan si ibu warung, tempat ini akan digusur oleh pihak Perumahan Taman Sakura Indah (rupanya bukan oleh Pemkot Bandung), bulan desember nanti, informasi ini didapat si ibu warung dari ketua RT dan ketua RW setempat (RT 9, RW 3) yang akhir-akhir ini kerap berkeliling mensosialisasikannya kepada warga. Pengurus RT dan RW menghimbau warganya agar bersiap meninggalkan rumahnya dengan ganti rugi satu juta rupiah per rumah dari pihak Perumahan Taman Sakura Indah.

Jelas saja hal itu memberatkan warga, menurut penuturan si ibu warung, mayoritas warga RT 9, RW 3  keberatan dengan ganti rugi satu juta rupiah per rumah, mereka ingin lebih dari itu. Keterangan ini dikuatkan oleh Pak Endang, yaitu warga setempat yang kebetulan menghampiri kami untuk membeli lotek si ibu warung. Pak Endang bahkan menambahkan bahwasannya tanah yang konon katanya milik Pihak Perumahan Taman Sakura Indah yang arealnya meliputi RW 2, 3, 4 Kelurahan Sukahaji ini akan digusur karena tanah ini sudah dijual kepada Agung Podomoro untuk dibikin apartemen.

Baik Pak Endang maupun si ibu warung sudah bermukim cukup lama di Kampung Babakan Sawah, keduanya sudah hampir 30 tahun bermukim di kampung ini. Mereka kebingungan jika harus pergi meninggalkan rumahnya dengan ganti rugi yang tidak seberapa, hanya satu juta rupiah. Tidak hanya mereka, warga RW 3 yang berjumlah 800 Kepala Keluarga lebih, mayoritasnya pun merasakan hal serupa. Menurut Pak Endang, cuma 30-an rumah di RW 3 yang hari ini bisa merasa aman dari ancaman penggusuran oleh pihak Perumahan Taman Sakura Indah, karena mereka memiliki Surat Hak Milik (SHM) tanah. Bahkan ada yang sudah bermukim lebih dari 30 tahun, nenek pembeli lotek itu kini umurnya 92 tahun, sedangkan ia sedari kecil sudah menempati Kampung Babakan Sawah, dan kini atas himbauan dari ketua RT-RW setempat harus bersiap meninggalkan rumahnya dengan ganti rugi 1 juta rupiah.

Parahnya semua info yang diterima warga RW 2, 3, 4 tentang penggusuran ini mereka peroleh dari pengurus RW setempat. Sejatinya mereka tidak pernah mendapat kabar ini secara langsung dari pihak Perumahan Taman Sakura Indah. Maka tak heran ada kesan tidak baik yang beredar di kalangan warga mengenai pengurus RW setempat. Sekalipun mayoritas warga tidak memiliki dokumen penguasaan lahan seperti PBB dan lain sebagainya, warga menyesalkan sikap pengurus RW setempat yang abai melibatkan warga dalam proses komunikasi dengan pihak Perumahan Taman Sakura Indah. Jika komunikasi langsung dengan pihak perumahan ada, setidaknya warga bisa meminta bukti penguasaan lahan yang dimiliki oleh pihak perumahan. Sayang, hal itu tidak pernah ada, pengurus RW setempat malah menjadi semacam narahubung bagi pihak Perumahan Taman Sakura Indah.


Selanjutnya baca di sini: Belajar dari Pengalaman, Bagaimana Seharusnya Kampung Babakan Sawah Merespon SP Pengosongan Lahan

  
Dok. Pribadi

Dok. Pribadi

Dok. Pribadi

Dok. Pribadi

Jalan Panjang Photosspeak Membumikan Karya

Cover buku kumpulan foto "Tanah Kami Terpapar Limbah"

Dari sederet komunitas foto yang ada di kota Bandung, mungkin Photosspeak masuk dalam daftar komunitas foto yang punya orientasi pada perubahan sosial yang adil dan setara. Indikasinya bisa kita lihat dari upaya mereka mengatasi keberjarakan antara karya (foto) dengan ruang sosial yang mereka objektifikasi. Kemudian yang tak kalah penting, isu yang diangkat dalam pameran foto di Rancakek ini memuat isu kerusakan lingkungan, proletarisasi dan pemiskinan kaum tani akibat dari berdirinya pabrik-pabrik skala besar (di Rancaekek). Setidaknya ada dua poin penting yang mereka mau tawarkan sebagai alternatif di tengah distorsi informasi oleh media mainstream dan di tengah situasi tidak demokratisnya pembangunan yang ada di masyarakat.
  
Poin pertama tentang keberjarakan. Keberjarakan atau alienasi karya dari realitas konkrit yang menjadi acuannya selalu bermasalah karena ia kerapkali tidak berbicara apa-apa dan berbuat apa-apa. Pameran foto yang sering hadir hari-hari ini selalu mengambil posisi ekslusif, jauh dari realitas konkrit yang diacunya. Karya dipandang sebagai barang mewah, dipamerkan di galeri dan hanya bisa diakses oleh orang-orang “berpendidikan”,  tapi tidak bagi Photosspeak, tindakan mereka berpameran di tengah sawah yang terpapar limbah di Rancaekek adalah sebuah langkah maju mendobrak kebuntuan agar foto tak sekedar foto, hanya bermakna bagi dirinya sendiri kemudian selesai.

Dengan kata lain, tindakan itu bisa kita maknai sebagai upaya mereka mengikis jarak antara karya dengan realitas konkrit yang diacunya. Barangkali berangkat dari situ dulu, mula-mula, minimal kawan-kawan Photosspeak sudah mendorong agar karya bisa 'bertukar tangkap', baik dengan kawan-kawan Photosspeak sendiri maupun dengan warga masyarakat terdampak sehingga menghasilkan kesadaran baru dan maju pada diri mereka masing-masing. Yaitu kesadaran tentang realitas objektif di sekitar mereka yang rusak-rusakan yang muncul tidak tanpa sebab. Kesadaran kritis tentang realitas objektif hanya mungkin tumbuh salah satunya dengan menghadirkan cermin di tengah-tengah mereka, cermin itu adalah foto, sekumpulan foto yang dipamerankan.

Jika foto adalah cermin, maka ia harus mampu menampilkan realitas tempat manusia hidup seobjektif mungkin, tak terpilah dan terpisah-pisah seolah antar gambaran satu dengan yang lainnya tidak saling berkaitan. Maka menjadi tepatlah apa yang dilakukan Photosspeak dalam hal isu yang diangkat. Kerusakan lingkungan, proletarisasi, dan pemiskinan kaum tani adalah sejumlah masalah yang hadir dan saling berkaitan akibat adanya industrialisasi. Di sinilah visualisasi terhadapnya menemukan kekuatannya sebagai pemicu kesadaran kritis bagi masyarakat terdampak dan kawan-kawan Photosspeak itu sendiri.

Tapi semua ini masih belum cukup, warga masyarakat terdampak belum menjadi subjek foto/subjek yang memotret dan isu tentang ketimpangan penguasaan lahan di antara petani Rancaekek belum diangkat/divisualisasi lewat foto. Sebagai langkah awal mungkin tepat, yang perlu diingat, jalan membumikan karya masih panjang. Oleh karenanya tidak ada alasan untuk berhenti berkarya dan membumikannya. 

*Tulisan pendek ini dimuat di buku kumpulan foto "Tanah Kami Terpapar Limbah"

Masih tentang Seni Bandung yang Senimannya Apolitis dan Oportunis (Beberapa Bantahan untuk Peri Sandi Huizche)


RampesWah apal ti mana suka manjat?

Saya kira antum juga melakukan “genosida pendapat” terhadap kami yang menolak Seni Bandung. Lamun dina basa Sunda mah, “nyakompetdaunkeun”.

Seperti antum dan kita semua yakini, sekalipun manusia tidak bisa otentik di muka sejarah, tapi otentisitas dan kekhasan itu bisa hadir di level tertentu. Sederhananya, walaupun kami sepakat menolak Seni Bandung sebagai media seni yang merakyat, ada keberagaman kritik dan keberagaman pendapat di pihak kami dalam hal menilai Seni Bandung.

Mungkin antum sudah membaca memoar Utuy. Sekalipun Utuy itu seorang komunis—atau simpatisan, meski berkali kali dibantah oleh Ajip Rosidi—tapi ia kerap mengkritik birokrat-birokrat partai komunis yang kaku dan ia kerap berbeda pendapat dengan yang lain: di Lekra maupun di kalangan orang-orang kiri.

Secara pribadi saya tidak pernah bersepakat dengan penyeragaman. Seperti tuduhanantum terhadap kami. Seolah-olah kami semua berpendapat bahwa "semua seniman yang masuk Seni Bandung itu pro rezim PENGGUSUR." Itu tuduhan keji terhadap kami. Saya pribadi tidak pernah sepakat dengan pendapat macam itu. Menurut saya, tidak semua seniman yang bergabung di Seni Bandung itu pro rezim PENGGUSUR. Saya sendiri membagi dua kelompok seniman yang bergabung di Seni Bandung.

Pertama, seniman yang apolitis. Karena kesadaran politiknya yang rendah, akhirnya mereka bergabung begitu saja. Motifnya, biasanya, karena mereka butuh panggung dan duit untuk bertahan hidup. Kedua, seniman oportunis. Seniman macam ini kerap bermain di dua kaki. Di isu-isu atau kegiatan kerakyatan iyah, di kegiatan kesenian yang tujuannya melegitimasi kebijakan rezim juga iyah. Di isu atau kegiatan kerakyatan, mereka biasanya mengusung tema-tema kesenian yang melawan dan atau kritik sosial. Tapi kritik dan perlawanannya lewat kesenian menjadi tidak berarti apa-apa karena di sebrang mereka kemudian berdiri bersama dengan sekelompok orang yang mengoperasikan pemerintahan korup (rezim tukang gusur yang ia kritik).

Seniman oportunis biasanya membikin rasionalisasi atas tindakannya agar seolah-olah tidak ada pertentangan sikap—tentang dirinya yang berada di barisan rakyat dengan dirinya yang berada di barisan penguasa korup. Dengan dalih, misalnya, “Kami tetap mengusung isian seni yang melawan.” Padahal isian “seni yang melawan itu” sudah dihaluskan, diabstrak-abstrakan, dan dikabur-kaburkan. Sehingga tak berdampak pada perubahan struktur kekuasaan dan struktur sosial yang ada hingga menjadi adil.

Memang seniman oportunis itu motif tindakan atau pilihan politiknya adalah mengakomodasi duit pemerintah yang katanya duit rakyat juga. Namun mereka mengatakan itu sambil menihilkan aspek motif dan tindakan politik aktor-aktor yang duduk di struktur kekuasaan, yang sejatinya berkonsekuensi pada pelemahan gerakan sosial yang sedang susah payah mengedukasi rakyat agar tidak terilusi dengan kata kata manis pemerintah--yang secara praktik menyingkirkan rakyat miskin kota.

Kelompok seniman yang pertama tidaklah masuk kategori seniman pro rezim PENGGUSUR. Karena mereka hampuraeunLamun ceuk dina Alquran mah, “Hai orang orang yang beriman,” yang tidak beriman tidak “hai.” Maranehna mah teu asup nu dikritik, alias teu “hai”.

Dalam hal ini saya sepakat dengan argumen Hannah Arendt tentang algojo Nazi. Arendt mencetuskan istilah “kejahatan banal” di mana algojo-algojo Nazi itu melakukan tindakan kejahatan tanpa dibekali kesadaran memadai tentang politik. Sehingga ia tidak sanggup memilah mana tindakan kejahatan, dan mana yang bukan. Buat mereka, tindakan itu hanya rutinitas belaka. Itulah alasan, mengapa tindakan yang dilakukan algojo nazi dikatakan tindak kejahatan banal.

Pun dengan seniman-seniman apolitis yang bergabung ke Seni Bandung. Karena kesadaran politiknya yang minimal, mereka jadi tidak bisa menganalisa mana kegiatan yang punya tujuan politik mengukuhkan citra pemerintah yang baik dan bagus padahal jahat dan korup, suka menggusur—penggusuran masuk dalam tindak pelanggaran HAM berat menurut kesepakatan internasional—dan mana kegiatan yang punya tujuan politik mengadvokasi rakyat yang sedang melawan keserakahan. Boleh dibilang, mereka adalah sekelompok orang yang tidak dipanggil “hai” oleh saya.

Itulah bantahan terhadap pernyataan ini: “Yang tak habis pikir kenapa seniman lain dicap pendukung rezim gusur karena terlibat dalam Seni Bandung? Saya rasa ini genosida karakter, bung! Kejam sekali. Keji. Ahahahahaha.”

Sekali lagi. Jadi, menurut saya, tidak semua seniman di Seni Bandung, Bung, yang pro rezim PENGGUSUR. Hanya seniman yang oportunis saja. Yang apolitis silakan lanjut. Untuk yang apolitis silahkan kalian pakai peribahasa “anjing menggonggong kapilah berlalu” untuk kami yang menolak Seni Bandung. Buat kalian yang apolitis, asikin ajalah, berkarya sajalah seenak-enak kalian dan jangan hiraukan problem sosial-politik yang ada di sekitar kalian: pemiskinan, penyingkiran, penggusuran, penghisapan, pembungkaman, dan tentunya juga kritik dari kami. Tugas kalian, kan, cuma berkesenian. Sudah itu, selesai.

***

Kemudian tentang partisipatori. Mungkin Om Peri sudah lupa pelajaran semiotika/semiologi, terutama dalam tradisi Saussurean. Di situ kita dikasih tahu cara memahami suatu kata dilihat dari sejarah perkembangan atau asal-usulnya (diakronis). Namun sayang, Ferdinand de Saussure, kayaknya, lupa bilang bahwa perubahan makna suatu kata dari waktu ke waktu itu terutama dipengaruhi oleh situasi di luar “kata” (bahasa): situasi sosial, ekonomi, politik. Hal itu yang gak diceritakan Saussure.

Akan tetapi, di kemudian hari, Roland Barthes bercerita tentang aspek tersebut. Dengan konsep “penanda ketiga”, Barthes mau bilang bahwa sekalipun sebuah “kata” itu bermakna positif-universal, ujung-ujungnya jika ia dipakai oleh pemodal. Maka, “kata” itu tidak lebih hanya sebuah alat untuk memuluskan kepentingan pemodal. Konsumsi, konsumsi, beli, beli.

Saya cuma mau bilang, terma “partisipatori” ini bukan soal “luar” atau “dalam”, bukan soal “halaman rumah” atau “barat”. Melainkan soal dalam konteks relasi ekonomi-politik macam apa terma ini kemudian diletakkan dan digunakan.

Awalnya, terma ini dipakai oleh gerakan sosial kerakyatan di Amerika Latin yang resisten terhadap kebijakan negara imperialis Amerika Serikat. Yang resisten itu yang macam apa? Tentunya yang anti neoliberalisme, anti relasi ekonomi-politik yang kapitalistik. Karena kapitalistik, maka kebijakan pemerintah yang merapat ke Amerika jadi tidak demokratis.

Dalam ruang lingkup relasi ekonomi-politik kapitalisme, demokrasi hanya untuk orang berduit saja (pemilik modal) dan antek-anteknya. Kita menyebut model demokrasi ini dengan istilah “demokrasi borjuis”, yang diperlawankan dengan istilah “demokrasi langsung” (demokrasi kerakyatan). Karenanya, untuk melawan situasi ekonomi-politik yang kapitalistik dan tidak demokratis, diusunglah terma dan konsep “partisipatori” (gagasan demokrasi langsung).

Terang saja Amerika kerepotan. Maka untuk mengelabui rakyat yang sudah kadung teredukasi dengan gagasan yang benar, yang menghendaki keterlibatan rakyat seluas-luasnya di berbagai aspek, maka melalui Bank Dunia, AS memakai terma serupa dalam program-program “bantuannya” untuk menjinakkan dan meredam rakyat. Sekalipun penderitaan menimpa mereka, harga pupuk dan bahan bakar minyak melambung tinggi, hasil tani dihargai murah.

Seni Bandung, dengan konsep partisipatorinya, dalam penilaian kami cuma alat yang dipakai oleh Pemerintah Kota Bandung untuk membersihkan dirinya dari citra negatif di mata rakyat jelata. Karena mereka sudah banyak melakukan pelanggaran HAM untuk kepentingan akumulasi modal di Kota Bandung—dalam bentuk penggusuran, pengusiran PKL, dll. Bersamaan dengan itu, Pemkot membiarkan pembangunan apartemen dan hotel di Kawasan Bandung Utara (KBU), mall, bangunan kampus megah, perumahan elit, yang semuanya melanggar aturan tata ruang. Datanya ada di Walhi Jabar.

Kecuali kita mengimani konsep seni abstrak, kesenian bisa hidup di ruang hampa dan kesenian tidak ada kaitannya dengan politik. Bagaimana bisa urusan kesenian tidak ada kaitannya dengan urusan politik? Atas nama keindahan kota, Pemkot Bandung menggalakan penggusuran terhadap pemukiman kumuh dan melakukan penyingkiran PKL-PKL di pusat-pusat perbelanjaan. Katakanlah itu urusan politik. Kuasa tanah yang pada mulanya milik massa rakyat di Kampung Kolase kemudian direbut paksa oleh pemerintah atas nama keindahan dan pembangunan taman. Bukankah itu urusan politik? Kuasa. Ada yang memperoleh kuasa, ada yang disingkirkan.

Hari-hari ini tindakan politik Pemkot Bandung yang korup itu mau ditutup-tutupi dengan sebuah kegiatan yang, katanya, merangkul ratusan seniman di Kota Bandung untuk ditampilkan di khalayak rakyat kelas menengah ke bawah—dengan konsep partisipatorinya itu yang sudah dimodifikasi-diindonesiakan. Bukankah itu pengaburan, ilusi terhadap massa rakyat luas? Bagaimana bisa urusan kesenian tidak ada kaitannya dengan politik?

#SaveRudhyAmir

Rudhy Amir saat diganyang oleh segerombolan polisi tak bermoral, saat aksi 15 Agustus 2017 lalu.
Aksi "New York Agreement 1962, Jalan Aneksasi Ilegal Indonesia atas Papua". Foto: Istimewa
Orang ini selalu nongol di beranda pesbukku. Aku dan kawan-kawan di Bandung pernah bikin riset asal asalan tentang dia. Berangkat dari pertanyaan, "Berapa sering Rudhy Pravda bikin status atau posting di pesbuk?". Dulu nama pesbuknya Rudhy Pravda sebelum jadi Rudhy Amir. Hasil riset asal asalan kita mengatakan bahwasannya Rudhy Amir/Pravda bikin postingan sekitar 2 jam sekali jika dirataratakan dalam waktu 24 jam.

Menjadi pertanyaanku juga, kenapa nama Pravda diubah jadi Amir di belakang nama Rudhy. Tapi pertanyaan itu nanti dulu, kembali lagi ke pertanyaan penting di paragraf awal. Kenapa ini menjadi pertanyaan penting? Karena Rudhy Amir bagai hantu, sangat populer di kalangan kita di Bandung, tapi kita semua belum pernah ketemu. Dia selalu hadir ke kesadaran kita lewat postingannya yang selalu nongol di beranda pesbuk kita.

Waktu itu, kami sempat berpikir, jangan jangan Rudhy Pravda memang hantu, ia sosok imajiner, seperti dugaan banyak orang terhadap Socrates. Socrates adalah sosok imajiner yang dibikin oleh Plato buat berbicara tentang pemikiran moral Plato. Tapi buru buru pikiran jahat itu dibantah oleh Barra Pravda, yaitu kolega Rudhy Amir, yang dulu sempat pelesiran ke Ternate bertemu Rudhy Pravda yang sejati.

"Hey kalian, jangan ngawur, Rudhy Pravda benar benar ada, ia sesosok manusia juga sama seperti kita, menubuh, mendarah dan daging, ia nyata, konkrit", begitu kira kira bantahan Barra Pravda terhadap kita, kalo mau dilebih lebihkan. Untuk sementara kami percaya, walau belum melihat dengan mata kepala sendiri, walau belum berinteraksi langsung.

Singkat cerita akhirnya kami ketemu, di sebuah rumah yang wc-nya mampet. Tiga hari dua malam saja kawan. Tapi, Momon, Wisnu, Nanang, Chandra sudah duluan ketemu dia di sebuah acara yang sangat sangat dirahasiakan. Kawan-kawanku itu semua sepakat, Rudhy Pravda lucu orangnya. Tidak, aku belum mau bersepakat, Aku pingin ketemu dia.

Selama masa penantianku itu, aku selalu ngelike statusnya, ngeshare postingannya, dan kasih komentar ke postingannya, "Hormat diberi, sayang". Begitu pun dia terhadap status dan postinganku. Kami ketemu di lantai dua, pada sebuah rumah yang wc-nya mampet. Bahagia rasanya, akhirnya bisa ketemu dia. Meski pertemuan ini sebetulnya tak diduga duga dan direncanakan.

Ingin memeluk dia rasanya, tapi malu. Akhirnya kufoto saja dia, fotonya lalu kukirim ke kawan kawan di Bandung, "Ooh ini rupanya Rudhy Pravda itu". Rudhy pada waktu itu senyum tuluss ke kamera ponselku, tidak cool, tidak garang, namun aku ingin tertawa terbahak bahagia.


"Rudhy kenapa kau belum pulang ke Ternate?"
"Gak punya ongkos balik ke Ternatenya, mending dibeliin buku duitnya"
"Yaudah jadi Kolnas aja, diem di Jakarta, temenin Sam dan Rahman yang jomblo"


Rudhy rupanya gak punya ongkos buat pulang ke Ternate, setelah acara yang sangat dirahasiakan itu usai.

Pertemuanku dengannya dibatasi waktu, aku harus pulang ke Bandung membawa banyak cerita tentang Rudhy yang berani, tentang daerah Rudhy yang didominasi olah orang orang fasis, di sana tidak ada LBH, tidak ada jurnalis yang melawan, ada banyak tentara dan polisi yang suka maen gebuk-ringan tangan, main intimidasi serta main tangkap, tapi Rudhy dkk tidak serak, parau apalagi bisu dalam hal menyuarakan pembebasan bangsa Papua yang sedang ditindas namun melawan.

Beberapa hari kemudian, 15 Agustus 2017 tepatnya, di dunia maya beredar foto foto Rudhy sedang diganyang polisi layaknya uang kertas yang diperebutkan dua atau lebih anak kecil. Sedih lihatnya, ingin berteriak dan menolong Rudhy bak malaikat yang tiba tiba turun dari langit. Namun apa daya, aku hidup di dunia nyata, di mana mendapatkan kebenaran tidak cukup dengan doa, atau meratap di punggung aparat.

Pantas saja hari itu sepi, tanpa kehadiran postingan Rudhy di beranda pesbukku, rupanya ia sedang baku hantam dengan polisi, baku debat di kantor polisi. Hari itu aku berteriak di dalam hati, "hantu Rudhy cepat kembali !!!!!!!"

Mengapa Teologi Pembebasan? Dan Untuk Apa?*

Dok. Pribadi
Bukankah selama ini yang namanya teologi selalu tidak membebaskan? Teologi selama ini dikategorikan sebagai dasar-dasar ilmu agama. Sebab ia membahas ajaran-ajaran dasar suatu agama. Jika seseorang ingin mempelajari seluk beluk agamanya secara mendalam, maka perlu mempelajari teologi yang terdapat dalam agama yang dianutnya. Karena mempelajari teologi akan memberi seseorang keyakinan-keyakinan yang berdasarkan pada landasan kuat, yang tidak mudah diombang-ambing.

Dalam istilah Arab ajaran-ajaran dasar itu disebut Usul al Din dan oleh karena itu buku yang membahas soal-soal teologi dalam Islam selalu diberi nama Kitab Usul al Din oleh para pengarangnya. Teologi dalam Islam disebut juga ‘ilm al-tauhid. Selain itu, teologi Islam disebut juga ‘ilm al-kalam. Kalam adalah kata-kata. Maka tak heran jika teolog dalam Islam disebut juga mutakallim.

Teologi Islam yang umum kita dapatkan biasanya dalam bentuk ilmu tauhid. Ilmu tauhid biasanya memberi pembahasan sepihak dan tidak mengemukakan pendapat dan faham dari aliran-aliran atau golongan-golongan lain yang ada dalam teologi Islam. Pada umumnya ialah ilmu tauhid menurut aliran Asy’ariah, sehingga timbullah kesan di kalangan umat Islam Indonesia, bahwa inilah satu-satunya teologi yang ada dalam Islam.

Teologi Asy’ariah adalah teologi yang diusung Abu al-Hasan ‘Ali Ibn Isma’il al-Asy’ari. Teologi ini mendapat angin segar setelah khalifah al-Mutawakkil membatalkan putusan khalifah al-Ma’mun tentang penerimaan aliran Muktazilah sebagai teologi resmi dinasti Abasiyyah, di samping itu kedudukan kaum Muktazilah mulai menurun, ditambah al-Mutawakkil menunjukan sikap penghargaan dan penghormatan terhadap diri Ibn Hambal. Ibn Hambal adalah pemuka agama yang berpegang teguh pada hadits, yang dengannya Teologi Ay’ariah bersinergis. Ia adalah seteru utama kaum Muktazillah di masa itu. Abu al-Hasan ‘Ali Ibn Isma’il al-Asy’ari pendiri aliran Asy’ariah mulanya adalah pengikut aliran teologi Muktazilah. Yang kemudian keluar dan menyusun teologi baru yang sesuai dengan aliran orang yang berpegang teguh pada Hadits.

Dalam Islam sebenarnya terdapat lebih dari satu aliran teologi. Selain Asy’ariah ada Muktazilah. Muktazilah dikenal karena teologi ini dipandang sebagai bentuk ‘usang’ yang darinya Asy’ariah lahir. Muktazilah adalah pelanjut utama faham Qodariyah sedangkan Asy’ariyah adalah pelanjut utama faham Jabariyah.

Kaum Qodariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Bahwa manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dalam istilah inggrisnya faham ini dikenal dengan nama free will dan free act.

Sedangkan kaum Jabariyah berpendapat sebaliknya, manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Manusia dalam faham ini terikat pada kehendak mutlak Tuhan. Bahwa perbuatan-perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh Tuhan. Dalam bahasa Inggris faham ini disebut juga fatalism atau predestination.

Telah disebut tadi, pasca al-Mutawakkil mencabut dukungannya terhadap kaum Muktazilah, sejak saat itu teologi Asy’ariahlah yang notabene pelanjut utama faham Jabariyah, tumbuh subur di seantero tanah Imperium Abasiyyah. Namun, jauh sebelum Imperium Abasiyyah berdiri, tepatnya pasca khalifah Utsman wafat telah terjadi perebutan kekuasaan yang berimplikasi pada lahirnya faham-faham teologi. Dari persoalan politik melahirkan persoalan teologis.

Lahirnya faksi politik bernama Khawarij dan  Syi’ah. Syi’ah adalah mereka yang pro Ali dan kontra Mu’awiyah. Sedangkan, Khawarij  adalah mereka yang menolak kepemimpinan baik Mu’awiyah maupun Ali. Dari persoalan politik melahirkan persoalan teologis. Kemudian kedua faksi ini berbeda pendapat tentang siapa yang kafir dan siapa yang mu’min berdasarkan sikap politik mereka.

Kaum Khawarij dan Syi’ah sungguh pun merupakan dua golongan yang bermusuhan, sama-sama menentang kekuasaan Mu’awiyah (selanjutnya Dinasti Umayah), tetapi dengan motif yang berlainan. Kalau Khawarij menentang dinasti ini karena memandang mereka menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam, Syi’ah menentang, karena memandang mereka merampas kekuasaan dari Ali dan keturunannya.

Dalam suasana pertentangan serupa inilah, timbul suatu golongan baru yang ingin bersikap netral tidak mau turut dalam praktek kafir-mengkafirkan yang terjadi antara golongan yang bertentangan itu. Bagi mereka sahabat-sahabat yang bertentangan itu merupakan orang-orang yang dapat dipercayai dan tidak keluar dari jalan yang benar. Oleh karena itu mereka tidak mengeluarkan pendapat tentang siapa yang sebenarnya salah, dan memandang lebih baik menunda (arja’a) penyelesaian persoalan ini ke hari perhitungan di depan Tuhan. Golongan ini disebut Murji’ah.

Kaum Murji’ah pada mulanya merupakan golongan yang tidak mau turut campur dalam pertentangan-pertentangan yang terjadi ketika itu dan mengambil sikap menyerahkan penentuan hukum kafir atau tidak kafirnya orang-orang yang bertentangan itu kepada Tuhan.

Dari lapangan politik mereka segera pula berpindah ke lapangan teologi. Persoalan dosa besar yang ditimbulkan kaum Khawarij, mau tidak mau menjadi bahan perhatian dan pembahasan pula bagi mereka. Kalau kaum Khawarij menjatuhkan hukum kafir bagi orang yang berbuat dosa besar, kaum Murji’ah menjatuhkan hukum mukmin bagi orang yang serupa itu. Adapun soal dosa besar yang mereka buat, itu ditunda penyelesaiannya ke hari perhitungan kelak. Argumentasi yang mereka majukan dalam hal ini ialah bahwa orang Islam yang berdosa besar itu tetap mengakui, bahwa tiada tuhan selain Alloh dan Muhammad adalah utusan Alloh. Dengan demikian orang Islam yang berdosa besar tetaplah mukmin tidak kafir. Persoalan kafir tidaknya seseorang bagi kaum Murji’ah adalah persoalan beriman atau tidaknya mereka.

Aliran-aliran teologi di atas oleh Ashgar dikategorikan sebagai teologi klasik di dunia Islam sebab aliran teologi itu lahir di masa-masa sesudah Muhammad wafat. Teologi Islam Klasik secara umum berwatak spekulatif dan metafisik, ini terjadi terutama sejak masuknya filsafat yunani dan persia ke alam pikir orang Islam, ditandai dengan ditaklukannya Imperium Sasanid dan Bizantium oleh umat Islam. Adapun tema-tema yang dibicarakan tercakup dalam tiga bidang: ketuhanan, kenabian, kebangkitan. Yang tercakup dalam tema ketuhanan diantaranya persoalan: relasi antara sifat dengan zat, kemahakuasaan, akal dan wahyu, qdha dan qadar, kebaikan dan keburukan, keadilan Tuhan. Kemudian yang tercakup dalam tema kenabian diantaranya persoalan: kemaksuman, kepemimpinan, dan imam mahdi. Sedangkan yang tercakup dalam tema kebangkitan diantaranya persoalan: kebangkitan fisik dan non fisik, reinkarnasi, dosa besar, kebadian neraka pada muslim, keabadian surga dan neraka.

Ketika itu para teolog disebut juga mutakallim. Karena mereka satu sama lain saling bersilat lidah mengenai tema-tema di atas. Kalam artinya kata-kata. Para teolog sibuk dengan urusannya, mengangkat agama ke taraf yang paling abstrak, kemudian bersilat lidah tentangnya. Sekolah-sekolah teologi dan hukum mulai menancapkan eksistensinya, yang berimplikasi pada hilangnya elan vital keadilan Islam yang distributif. Islam sebagai agama keselamatan sudah tidak lagi mempedulikan masalah keadilan konkrit (sosio-ekonomi). Bersamaan dengan itu, di abad pertengahan, feodalisme tumbuh dengan suburnya di dunia Islam.

Bagi Ashgar, karakteristik teologi yang terlampau abstrak itu cenderung tidak membebaskan dan pro status quo. Sejauh ini sejarah perkembangan teologi justru menguatkan anggapan tersebut. Atas dasar itu maka menjadi pentinglah merumuskan teologi yang membebaskan. Yaitu sebuah teologi yang berorientasi pada praktik pembebasan manusia dari tatanan ekonomi-politik yang eksploitatif dan menindas.

*Rangkuman seusai membaca buku "Teologi Pembebasan"; Ali Ashgar E.

Aku Belajar Mitos-mitos Tentang Perempuan

Aksi memperingati hari perempuan sedunia (2017) di depan gedung Sate. Nenek Marni, salah seorang perempuan korban penggusuran oleh PT KAI dibantu Pemkot Bandung tengah berorasi menyampaikan dukungannya terhadap gerakan perempuan dalam hal memajukan kapasitas kaum perempuan di berbagai bidang. Foto oleh Sari SRWRD

“Gagasan bahwa ketidaksetaraan jender itu ada secara alamiah dan tidak dapat dirubah didorong sebagai fakta-fakta ilmiah, namun sebaliknya, dalam kenyataan, hal itu merupakan bagian dari ideologi politik yang reaksioner. Hanya dengan cara menjelaskan sejarahnya serta memberi bukti-bukti ilmiah munculnya masyarakat manusia serta perkembangannya, semua mitos tersebut dapat dibongkar” (Pat Brewer)

Aku terkejut sekali waktu dia bilang  “dalam kondisi tidak setara pun peradaban manusia sudah sebegini majunya, bayangkan jika antara kaum laki-laki dengan perempuan setara, kemajuannya bisa lebih dari ini”. Aku lantas bertanya memangnya kenapa dengan kaum perempuan dan laki-laki? Memangnya kenapa? Sederet pertanyaan pun muncul akibat dari dilontarkannya pernyataan di atas kepadaku. Memangnya ada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan? Memangnya ketidaksetaraan menghambat kemajuan peradaban umat manusia? Bukankah dunia ini baik-baik saja, normal-normal saja? Kita hanya tinggal menjalaninya dengan telaten dan tidak banyak bertanya.

Ibuku mencuci baju, piring dan mengasuh adikku yang paling kecil di rumah. Ayahku pergi bekerja ke kantor. Adik perempuanku ada yang sudah menikah ada yang masih sekolah. Dan banyak ibu seperti itu, juga banyak adik perempuan dari seorang kakak laki-laki sudah menikah atau dinikahkan. Dan aku sendiri sekolah di sebuah universitas. Sudah begitu umumnya seorang ayah bekerja di luar rumah dan seorang ibu mengurusi pekerjaan rumahan. Sudah begitu umumnya pula anak perempuan tidak lebih prioritas dari seorang anak laki-laki dalam soal pendidikan. Dan itu biasa-biasa saja, memang umumnya begitu.

Kemudian aku bersama teman laki-lakiku, biasa saja, nongkrong di depan gedung kuliah dan menafsir-nafsir perempuan yang lalu lalang. Ada perempuan yang memakai celana tipis dinamai celana legging, lalu kita komentari besar kecil pantatnya, atau memakai baju super ketat kemudian kita komentari payudaranya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pokoknya, perempuan yang tidak berdandan ala perempuan masa kini kita anggap kurang menarik, kurang sexy dan kurang mempesona. Dengan kata lain, perempuan itu bermakna sejauh mereka punya daya tarik seksual. Normal saja bukan jika lelaki seperti itu, perempuan itu kan pelayan kebutuhan sex laki-laki maka dia harus menarik?

Apa salahnya coba jika perempuan diharuskan hanya mengurusi soal-soal rumahan, jika mereka menerimanya dengan senang hati? Dan apa salahnya coba jika perempuan tak perlu pintar-pintar amat dan tinggi-tinggi amat dalam berpendidikan, toh akhirnya ke kasur dan ke dapur juga? Karena Perempuan harus menjadi penyedia kebutuhan dapur dan kasur laki-laki, demi menjaga produktifitas laki-laki. Perempuan adalah makhluk rumahan yang hanya punya arti sejauh dia telaten mengurus dan menata rumah. Juga perempuan adalah makhluk lemah yang harus berada di bawah perlindungan laki-laki, oleh karenanya tugas mereka yang pertama dan utama adalah tugas-tugas ‘rumahan’.

Menurut kawanku yang melontarkan pernyataan di paragraf awal, justru di sinilah masalahnya, asumsi kita tentang perempuan begitu ‘tidak setara’. Perempuan diposisikan sebagai makhluk lemah kemudian diisolasi ke ranah pekerjaan ‘individual’ semata, seperti mengasuh anak, cuci piring, memasak dan lain sebagainya; sebut saja itu sebagai pekerjaan rumahan. Sementara pekerjaan ‘sosial’ atau pekerjaan ‘luar rumah’ dianggap hanya sanggup diemban oleh laki-laki, karena hanya laki-lakilah yang kuat; seperti mencari nafkah, berorganisasi, berpolitik, berpendidikan, dan lain sebagainya. Seolah-olah itulah takdir biologis bagi perempuan dan bagi laki-laki. Parahnya, hal itu  diterima begitu saja baik oleh  laki-laki maupun perempuan. Bahkan, diinternalisasi oleh perempuan itu sendiri, seolah-olah ketidaksetaraan perempuan atas laki-laki adalah takdir biologis.

Harusnya pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan individual yang bisa saja diemban oleh laki-laki atau bahkan perempuan tergantung kesepakatan pembagian kerja diantara mereka. Alasan bahwa tempat “alamiah” bagi perempuan yang pertama-tama dan yang paling utama dalam keluarga adalah sebagai perawat suami dan anak, mendapatkan pembenaran di dalam teori-teori determinis biologis (Kaum determinis-biologis berargumen bahwa biologis kita tak sekadar membentuk tingkah laku (keberadaan) manusia, namun juga menentukan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi (dalam masyarakat berkelas, tentunya)), padahal teori-teori itu sangatlah lemah secara ilmiah. Dalam bukunya “Dispossesion of Women”, Pat Brewer menulis,  “Tidak ada bukti yang mendukung teori-teori determinis biologis, walau sebenarnya mereka pun tak terlalu bersandar pada bukti-bukti.Teori-teori demikian itu ideologis...... Adanya ideologi seperti determinasi biologis tersebut adalah untuk melayani kepentingan sebuah kelas”.

       Selanjutnya Pat Brewer menulis, “...bahwa ketidaksetaraan ras, etnik, kelas dan, khususnya, jender, itu dikarenakan penyesuaian genetik individual. Para penganutnya berargumen, misalnya, bahwa gen kita menentukan tingkah laku dan hubungan-hubungan lelaki-perempuan―yang tujuannya sekadar untuk memaksimalkan kesempatan-kesempatan menyukseskan reproduksi generasi mendatang. Itu artinya, bahwa peranan jender, perkawinan, praktek-praktek hukum dan lembaga keluarga merupakan turunan dari upaya untuk mereproduksi genetika. Teori-teori determinis biologis seolah-olah memiliki keabsyahan ilmiah padahal, kenyataannya, merupakan pandangan yang parsial dan distorsif―merupakan pembenaran bagi ideologi status quo. Mereka berusaha membenarkan: bahwa sistim-sistim yang tak adil dan menghisap itu tak bisa ditolak, tak terhindarkan, dan tak bisa diubah, karena alamiah dan moralis”.

Maka domestikasi terhadap perempuan bukanlah hal yang ‘alamiah’ oleh karenanya tak bisa diubah. Ada landasan sejarah yang menyebabkan perempuan didomestikasi, oleh karena itu pula pembebasan perempuan bukanlah hal yang utopis melainkan ilmiah. Lebih jauh lagi bahkan F. Engels dalam “The Origin of the Family, Private Property and the State”,  menyodorkan bukti-bukti ilmiah pada kita bahwa sebelum adanya kelas-kelas sosial yang didasarkan pada relasi produksi (ekonomi), tugas-tugas rumahan seperti mengasuh anak dan lain sebagainya tidaklah bermakna penyingkiran terhadap perempuan dari arena produksi makanan utama atau tidaklah bermakna domestikasi (penjinakan), melainkan pembagian kerja semata.

Aku jadi teringat kawanku, ia dan istrinya sudah membebaskan diri dari kerangkeng kesadaran palsu tentang gender. Kawanku ini lelaki, dia tidak bekerja mencari nafkah buat dirinya dan istri. Pekerjaan dia adalah mengorganisir massa buruh dan tani, selebihnya melakukan pekerjaan rumahan. Istrinyalah yang mencari nafkah, suatu ketika dia bertanya pada istrinya “kamu gak keberatan kamu kerja sendirian?”, istrinya lalu menjawab “kok kamu masih mempersoalkan siapa yang harus kerja”.    

Kerja-kerja rumahan yang diidentikan dengan kerja wajib kaum perempuan sebelum adanya kepemilikan individual, tidaklah berarti domestikasi perempuan. F. Engels melalui Morgan menemukan bahwa domestikasi perempuan baru muncul sesudah kepemilikan beralih dari komunal ke individual, tepatnya di zaman Barbarisme. Zaman ini dicirikan dengan kegiatan memproduksi makanan melalui holtikultura dan peternakan. Morgan  membagi fase kehidupan umat manusia ke dalam tiga fase, yaitu: Zaman Kebuasan (tak beradab), Zaman Barbarisme, dan Zaman Peradaban. Di zaman kedualah ketidaksetaraan gender mulai muncul dan berkembang sepenuhnya di zaman Peradaban.

Sayangnya, menurut Pat Brewer, Engels masih belum bisa menjelaskan bagaimana peternakan yang semula dimiliki secara komunal oleh klan atau suku berubah menjadi milik individu laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga. Mengenai hal ini akan aku bahas di artikel selanjutnya. Sebagai penutup mari kita resapi pernyataan Lenin berikut ini “Hari ini, masyarakat kapitalis menyembunyikan, di dalam dirinya sendiri, banyak kasus kemiskinan dan penindasan yang tidak kasat mata. Penyebaran keluarga miskin di perkotaan, pengrajin, buruh, karyawan dan pekerja rendahan hidup dalam kesulitan yang luar biasa, nyaris tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Jutaan demi jutaan Perempuan di keluarga tersebut hidup sebagai “budak domestik”, bekerja keras untuk memenuhi pangan dan sandang keluarga mereka dengan sangat hemat, menggunakan biaya dari upaya kerasnya dan menyimpan biaya tersebut untuk segalanya, kecuali tenaga kerjanya sendiri” (‘Vladimir Lenin, 1913, Collected Works : Capitalism and Female Labour, Pravda, Moscow’, dikutip dalam Krisis Ekonomi Dunia : Krisis Rakyat Miskin, Krisis Perempuan Miskin).

Referensi:
-         Hasil diskusi dengan kawan Pembebasan Bandung
-         Pat Brewer “Dispossesion of Women”
-         F. Engels dalam “The Origin of the Family, Private Property and the State”
-         Linda Sudiono “Krisis Ekonomi Dunia : Krisis Rakyat Miskin, Krisis Perempuan Miskin”


#SaveJatigede: Potret Alam dan Gerak Rakyat Sumedang Menuntut Keadilan

Di balik keindahan bendungan Jatti Gede kini, ada sejarah pengusiran terhadap warga setempat. Foto diambil dari web Sindo Jabar.

Cipaku sebuah desa yang terletak di tepian sungai Cimanuk secara administratif masuk wilayah Kec. Darmaraja, Kab. Sumedang, adalah termasuk desa yang bakal digenangi air bendungan Jatigede. Desa ini menarik, sekilas melihat tata letak rumah per rumah warganya tampak begitu rapi, dan masih banyak rumah panggung, ini mengingatkan kita pada rumah-rumah yang ada di Baduy Jero/Kanekes. Bedanya, rumah-rumah panggung di sini menggunakan kayu jenis jati berkualitas tinggi. Seperti penuturan salah satu warganya, Didin Nurhadi, “Rumah-rumah panggung di sini menggunakan kayu jati berumur lebih dari 30 tahun”. Warga di sini percaya bahwa semakin tua umur kayu jati maka kualitasnya semakin tinggi. Berbanding lurus dengan pernyataan Didin, Wowon selaku pemukim tidak tetap asal Cikalong Wetan, Kab. Bandung Barat menambahkan, “Rumah panggung warga di sini jika dibuat di kota harganya bisa ratusan juta”.

Namun, kita tidak sedang membicarakan produk budaya di tengah-tengah kota, melainkan sedang berbicara produk budaya di tengah-tengah desa. Perbedaan tempat suatu produk budaya berada rupanya mempengaruhi harga sebuah produk budaya jika diuangkan. Rumah panggung yang terbuat dari kayu jati boleh jadi berharga ratusan juta di kota, namun faktanya hal itu biasa saja di Cipaku. Itu karena akses terhadap pohon jati begitu mudah di sini, sehingga orang-orang di Cipaku dapat leluasa berkreasi dengan kayu jati (Pohon jati melimpah ruah di kebun maupun di hutan sekitar desa Cipaku), diantaranya membuat rumah (dalam rangka bertahan hidup). Di samping itu mayoritas warga Cipaku berprofesi sebagai petani. Menunjukan bahwa kebudayaan di suatu desa erat kaitannya dengan alam sekitar (lahan pertanian, hutan, sungai). Akses terhadap sumber daya alam secara langsung dalam hal ini pohon jati membuat harga kayu jati di sini tak semahal di kota.

Tanah dan cuaca di Cipaku adalah factor penting yang membuat pohon jati tumbuh subur di sini. Petani Cipaku tak sedikit yang menanam jati di kebun atau di pekarangan rumah mereka. Begitu juga pemerintah melalui PERHUTANI. Hutan yang ada di sekitar Cipaku sebagiannya dijadikan hutan produksi dan sisanya hutan lindung. PERHUTANI melalui beberapa programnya bekerjasama dengan para petani menanam pohon produksi termasuk jati. Apa yang didapat oleh petani dari kerjasama itu salah satunya adalah petani diperbolehkan memanfaatkan pohon di hutan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membangun rumah.

Selain pohon jati, pohon rambutan juga adalah pohon yang paling dominan kita temui saat berkunjung ke Cipaku. Di setiap pekarangan rumah terdapat pohon rambutan. Buahnya berambut lebat, warnanya menyala. Tentang rasa, meskipun warnanya masih kuning agak kehijau-hijauan rasanya sudah manis jika dicicipi.  Tak heran saat bertamu ke Cipaku, rambutan adalah menu yang selalu hadir di meja tamu, biasanya diwadahi dalam boboko. Itu pun jika sedang musim rambutan. Berkeliling di desa Cipaku saat musim rambutan, rumah-rumah kelihatan berkerudung merah.

Tapi akses jalan ke Cipaku lumayan jauh dan jalannya cukup terjal karena jalan aspal ke Cipaku banyak yang berlubang, begitu pun dengan jalan hotmiknya. Lupakan jalanannya yang terjal, ketidaknyamanan jalan akan segera terobati saat kita menengok ke kanan atau ke kiri jalan yang dilalui. Misalnya, ada sawah terhampar luas, di tengah-tengah hamparan sawah yang padinya sudah meninggi ada saung dan beberapa ibu-ibu berkerudung entah sedang apa. Saung yang berdiri agak miring itu berada membelakangi kumpulan ibu-ibu tadi, di dalam saung terdapat dua anak yang mungkin sedang bermain satu sama lain. Potret kegiatan manusia di sawah macam ini selanjutnya mungkin akan kerap kita nikmati saat berkunjung lagi ke Cipaku dalam rangka mengalihkan ketidaknyamanan jalanan yang berlubang.

Dan tidak hanya sawah, ada komplek pemakaman, serta areal perkebunan jati, serta deretan bukit yang mengintai-melingkari.  Ya, perjalanan menuju Cipaku juga adalah perjalanan di tengah-tengah deretan bukit yang melingkar. Sejauh mata memandang, bukit lagi, bukit lagi . Kita dikelilingi bukit, dan bukit itu terasa hidup saat kita melihatnya dengan penuh penghayatan (meskipun secara rasional bukit adalah benda mati). Cara pandang penuh penghayatan terhadap yang mati rupanya akan kita temui saat berbincang dengan warga Cipaku mengenai komplek pemakaman, warga Cipaku dan desa sekitarnya percaya bahwa rumah yang dibuat di pemakaman akan mendatangkan rezeki lebih bagi pembuatnya. Pantas saja saat melintasi komplek pemakaman ada beberapa kuburan yang dirumahi. Rumah bagi kuburan itu dinamakan “rumah hantu”. Dalam satu “rumah hantu” biasanya ada satu atau dua kuburan yang bercokol. 

Rumah-rumah kosong yang berada di komplek pemakaman bermakna pembawa rezeki, lalu makna dari turunnya babi hutan ke perkampungan dan kebun-kebun rakyat, ini bermakna apa? Bukankah setiap peristiwa yang nampak di depan mata bisa kita kategori sebagai tanda? Seperti halnya awan mendung sebagai tanda akan turun hujan, dan tanda-tanda alam lainnya. Akhir-akhir ini di kalangan petani Cipaku memang sedang ramai dibicarakan fenomena babi hutan turun ke perkampungan dan merusak tanaman mereka di kebun. Salah satu petani Cipaku yang dipanggil Abah mengeluhkan bahwasannya kebun kacang mereka rusak digasak babi hutan. Bahkan babi hutan atau dalam bahasa Sundanya Bagong kini sudah tak malu-malu lagi menampakan dirinya di depan mata manusia. Petani lainnya pernah melihat beberapa Bagong  melintas di areal kebunnya, siang hari.

Bagong yang merambah kebun warga adalah fenomena yang tidak biasa, sebab biasanya hewan ini hanya bisa ditemukan di area hutan, baik hutan produksi maupun hutan lindung. Bagi petani Cipaku fenomena ini adalah fenomena yang tak biasa. Jika Bagong masuk ke areal pemukiman dan kebun warga dianggap fenomena tak biasa oleh petani, maka sebaliknya, petani masuk ke hutan adalah fenomena biasa, petani biasa masuk ke hutan untuk menebang pohon buat kebutuhan sehari-hari atau kegiatan yang lainnya. Namun akhir-akhir ini, petani sama sekali tidak diperbolehkan masuk ke hutan (untuk menebang pohon). Hutan yang notabene rumah bagong,  kini terlarang bagi rakyat tani. Karena pemerintah melalui PERHUTANI melakukan pengetatan penjagaan hutan. Petani sudah tak bisa lagi masuk ke hutan untuk menebang pohon yang dulu mereka tanam bersama PERHUTANI, jika aturan itu dilanggar bisa-bisa masuk penjara. Untuk menguatkan aturan tersebut, di kalangan petani beredar kabar bahwasaannya sekarang hutan dipasangi kamera pengintai. Hutan yang dimaksud terletak di sebrang desa Cipaku, untuk sampai ke sana para petani mesti menyebrangi sungai Cimanuk menggunakan perahu.    

Bersamaan dengan itu, PERHUTANI melakukan aksi sepihak menebangi pohon-pohon bernilai ekonomi di hutan seluas 1200 hektar terdiri dari 800 hektar hutan produksi dan 500 hektar hutan lindung, tanpa didampingi BKSDA. Hutan yang menjadi lahan aksi sepihak PERHUTANI ini sebelumnya ditetapkan sebagai bagian dari area yang akan digenangi air waduk Jatigede. Menurut penuturan Rancung, salah satu warga di Area Rencana Genangan Waduk Jatigede, “aksi pembabatan hutan oleh PERHUTANI sudah dilakukan sejak 8 februari kemarin”. Dari sini, bisa dimengerti mengapa bagong merambah kebun warga karena hutan yang notabene rumah bagong dirusak secara massif oleh PERHUTANI. Pembabatan hutan ini dilakukan secara intensif setiap hari dari pukul 8 hingga pukul 2 siang. Selain tanpa didampingi BKSDA aksi ini juga tanpa kejelasan lahan hutan pengganti. Ramdhan selaku Direktur Walhi Jabar menyayangkan hal ini.

Pemerintah menargetkan bulan Juni 2015 sebagai waktu relokasi rakyat dan Oktober 2015 sebagai waktu dimulainya penggenangan area waduk Jatigede, idealnya tidak bisa dijadikan alasan PERHUTANI melakukan aksi sepihak tanpa pertimbangan dan prosedur yang benar. Selain cacat prosedur, aksi sepihak PERHUTANI ini juga dipandang rakyat (khususnya rakyat Cipaku) sebagai aksi ambil untung PERHUTANI di air keruh. Pasalnya di tiga bulan sebelum relokasi, pemerintah masih belum menyelesaikan hal-hal pokok di seputar dampak social kemasyarakatan walaupun sudah dibuatkan regulasi mengenai itu, melalui PerPres No. 1 Tahun 2015. PerPres ini dipandang sangat tak mengakomodir kepentingan rakyat. Setidaknya ada dua hal penting yang menjadi masalah  yaitu, hak relokasi rakyat yang belum diberikan pemerintah dan complain hal milik rakyat yang belum diselesaikan.

Di samping itu PerPres No. 1 Tahun 2015 hanya menimbang tiga hal diantaranya: a) Percepatan pengoprasian waduk. b) Penyelamatan fisik bendungan dan menjaga kerugian apabila terjadi keterlambatan penggenangan. C) Pemberian uang tunai sebagai pengganti penampungan pemukiman baru. Hal ini dipandang rakyat sebagai aturan yang tidak adil dan tidak akan menyelesaikan masalah, karena rakyat beranggapan bahwasannya pembangunan pada hakikatnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat bukan untuk kesejahteraan fisik bendungan atau pengusaha yang tercermin dalam tiga alasan yang melatari lahirnya PerPres No. 1 Tahun 2015.

Ketidakadilan ini mendorong rakyat di 28 desa yang masuk Area Rencana Genangan Waduk Jatigede untuk menyatakan sikap menolak PerPres No. 1 Tahun 2015, dan menuntut pemerintah untuk : a) mengatur penyelesaian permasalahan complain hak milik kekayaan rakyat baik terhadap tanah maupun bangunan yang terlewat, kurang luasan salah penerima hak, dan salah klasifikasi, yang dilaksanakan sebelum pengosongan area genangan. b) Mengatur  tentang relokasi bagi rakyat yang berdomisili di area pembebasan Permendagri No. 15 Thun 1975. c) Bagi rakyat penerima pembebasan berdasarkan Permendagri No. 15 Tahun 1975 yang telah pindah dari area genangan serta meninggal dunia tetap memiliki hak relokasi dalam bentuk konversi relokasi. d) Mengatur pemberian konvensasi bagi rakyat berdomisili di area pembebasan KepPres No. 55/1993 dan PerPres No. 36/2005. e) Mengatur bantuan pemulihan kehidupan dan penghidupan korban genangan. Dan apabila pemerintah tak memenuhi tuntutan rakyat area genangan maka rakyat berkomitmen untuk tetap bertahan dan melawan ketidakadilan.  

Adapun yang dimaksud bantuan pemulihan kehidupan dan penghidupan korban genangan meliputi masalah relokasi dan masalah social. Masalah relokasi. Akibat pembebasan lahan rakyat, perumahan dan sumber-sumber produktif hilang karenanya rakyat harus diberikan pemukiman baru dan membangun kehidupannya kembali. Maka rakyat yang direlokasi berhak mendapatkan bangunan rumah, tanah produksi, biaya pengangkutan ke lokasi pemukiman baru, bantuan pemulihan ekonomi selama 1 tahun biaya hidup, fasilitas umum dan fasilitas social (pendidikan, agama, jalan, kesehatan, air bersih, listrik, balai pertemuan, irigasi, lapangan olahraga, tempat pemakaman umum). Masalah social. Di samping masalah relokasi, rakyat korban genangan Waduk Jatigede (rakyat yang berada di dalam areal) memerlukan satu jaminan mutlak dari pemerintah terhadap masalah social yang akan dihadapi, diantaranya:  Kemiskinan/pengangguran, pemerintah dalam hal ini harus menjamin penghidupan baru/pekerjaan di pemukiman baru, berdasarkan pola hidup rakyat selama ini. Administrasi kependudukan, pemerintah harus menjamin biaya yang timbul akibat perpindahan kependudukan dan mempermudah dalam pelaksanaannya. Pendidikan, pemerintah harus menjamin tidak ada satu pun anak yang putus sekolah akibat perpindahan penduduk dan mempermudah proses perpindahan sekolah sehingga tidak tertinggal dalam proses belajar. Jaminan kesehatan, pemerintah harus menjamin kartu jamkesmas dan jamkesda tetap berlaku bagi rakyat yang memilikinya. Selain rakyat di dalam areal genangan, rakyat yang tinggal di luar areal pun harus dilibatkan dalam forum-forum sosialisasi, diskusi dan program tentang pemanfaatan waduk sehingga mereka bisa berperan aktif dalam mengakses usaha yang timbul dari adanya waduk.

Waduk Jatigede ini tidak hanya akan menenggelamkan 28 desa beserta lahan pertanian rakyatnya, tapi juga mencakup lahan kehutanan dan akan menenggelamkan 48 situs yang tersebar di 16 desa. Total luas areal yang akan tergenang sekitar 4300 hektar. Situs-situs itu akan tenggelam, Abah Kabayan bersama rakyat Cipeueut berkomitmen menyelamatkan situs Cipeueut. Akan tetapi bagaimana caranya menyelamatkan situs Cipeueut dengan tidak merubah letak dan bentuk aslinya, jika tidak dengan menolak pengoprasian Waduk Jatigede?


  •          Tulisan ini adalah bahan presentasi di kuliah Study Budaya Lokal
  •          Nuhun ka Walhi Jabar nu tos ngongkosan utamina ka Bung Ram
  •          Nuhun ka pa kuwu Didin Nurhadi sareng ka kang Wowon ti Agra