#SaveJatigede: Potret Alam dan Gerak Rakyat Sumedang Menuntut Keadilan

Di balik keindahan bendungan Jatti Gede kini, ada sejarah pengusiran terhadap warga setempat. Foto diambil dari web Sindo Jabar.

Cipaku sebuah desa yang terletak di tepian sungai Cimanuk secara administratif masuk wilayah Kec. Darmaraja, Kab. Sumedang, adalah termasuk desa yang bakal digenangi air bendungan Jatigede. Desa ini menarik, sekilas melihat tata letak rumah per rumah warganya tampak begitu rapi, dan masih banyak rumah panggung, ini mengingatkan kita pada rumah-rumah yang ada di Baduy Jero/Kanekes. Bedanya, rumah-rumah panggung di sini menggunakan kayu jenis jati berkualitas tinggi. Seperti penuturan salah satu warganya, Didin Nurhadi, “Rumah-rumah panggung di sini menggunakan kayu jati berumur lebih dari 30 tahun”. Warga di sini percaya bahwa semakin tua umur kayu jati maka kualitasnya semakin tinggi. Berbanding lurus dengan pernyataan Didin, Wowon selaku pemukim tidak tetap asal Cikalong Wetan, Kab. Bandung Barat menambahkan, “Rumah panggung warga di sini jika dibuat di kota harganya bisa ratusan juta”.

Namun, kita tidak sedang membicarakan produk budaya di tengah-tengah kota, melainkan sedang berbicara produk budaya di tengah-tengah desa. Perbedaan tempat suatu produk budaya berada rupanya mempengaruhi harga sebuah produk budaya jika diuangkan. Rumah panggung yang terbuat dari kayu jati boleh jadi berharga ratusan juta di kota, namun faktanya hal itu biasa saja di Cipaku. Itu karena akses terhadap pohon jati begitu mudah di sini, sehingga orang-orang di Cipaku dapat leluasa berkreasi dengan kayu jati (Pohon jati melimpah ruah di kebun maupun di hutan sekitar desa Cipaku), diantaranya membuat rumah (dalam rangka bertahan hidup). Di samping itu mayoritas warga Cipaku berprofesi sebagai petani. Menunjukan bahwa kebudayaan di suatu desa erat kaitannya dengan alam sekitar (lahan pertanian, hutan, sungai). Akses terhadap sumber daya alam secara langsung dalam hal ini pohon jati membuat harga kayu jati di sini tak semahal di kota.

Tanah dan cuaca di Cipaku adalah factor penting yang membuat pohon jati tumbuh subur di sini. Petani Cipaku tak sedikit yang menanam jati di kebun atau di pekarangan rumah mereka. Begitu juga pemerintah melalui PERHUTANI. Hutan yang ada di sekitar Cipaku sebagiannya dijadikan hutan produksi dan sisanya hutan lindung. PERHUTANI melalui beberapa programnya bekerjasama dengan para petani menanam pohon produksi termasuk jati. Apa yang didapat oleh petani dari kerjasama itu salah satunya adalah petani diperbolehkan memanfaatkan pohon di hutan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membangun rumah.

Selain pohon jati, pohon rambutan juga adalah pohon yang paling dominan kita temui saat berkunjung ke Cipaku. Di setiap pekarangan rumah terdapat pohon rambutan. Buahnya berambut lebat, warnanya menyala. Tentang rasa, meskipun warnanya masih kuning agak kehijau-hijauan rasanya sudah manis jika dicicipi.  Tak heran saat bertamu ke Cipaku, rambutan adalah menu yang selalu hadir di meja tamu, biasanya diwadahi dalam boboko. Itu pun jika sedang musim rambutan. Berkeliling di desa Cipaku saat musim rambutan, rumah-rumah kelihatan berkerudung merah.

Tapi akses jalan ke Cipaku lumayan jauh dan jalannya cukup terjal karena jalan aspal ke Cipaku banyak yang berlubang, begitu pun dengan jalan hotmiknya. Lupakan jalanannya yang terjal, ketidaknyamanan jalan akan segera terobati saat kita menengok ke kanan atau ke kiri jalan yang dilalui. Misalnya, ada sawah terhampar luas, di tengah-tengah hamparan sawah yang padinya sudah meninggi ada saung dan beberapa ibu-ibu berkerudung entah sedang apa. Saung yang berdiri agak miring itu berada membelakangi kumpulan ibu-ibu tadi, di dalam saung terdapat dua anak yang mungkin sedang bermain satu sama lain. Potret kegiatan manusia di sawah macam ini selanjutnya mungkin akan kerap kita nikmati saat berkunjung lagi ke Cipaku dalam rangka mengalihkan ketidaknyamanan jalanan yang berlubang.

Dan tidak hanya sawah, ada komplek pemakaman, serta areal perkebunan jati, serta deretan bukit yang mengintai-melingkari.  Ya, perjalanan menuju Cipaku juga adalah perjalanan di tengah-tengah deretan bukit yang melingkar. Sejauh mata memandang, bukit lagi, bukit lagi . Kita dikelilingi bukit, dan bukit itu terasa hidup saat kita melihatnya dengan penuh penghayatan (meskipun secara rasional bukit adalah benda mati). Cara pandang penuh penghayatan terhadap yang mati rupanya akan kita temui saat berbincang dengan warga Cipaku mengenai komplek pemakaman, warga Cipaku dan desa sekitarnya percaya bahwa rumah yang dibuat di pemakaman akan mendatangkan rezeki lebih bagi pembuatnya. Pantas saja saat melintasi komplek pemakaman ada beberapa kuburan yang dirumahi. Rumah bagi kuburan itu dinamakan “rumah hantu”. Dalam satu “rumah hantu” biasanya ada satu atau dua kuburan yang bercokol. 

Rumah-rumah kosong yang berada di komplek pemakaman bermakna pembawa rezeki, lalu makna dari turunnya babi hutan ke perkampungan dan kebun-kebun rakyat, ini bermakna apa? Bukankah setiap peristiwa yang nampak di depan mata bisa kita kategori sebagai tanda? Seperti halnya awan mendung sebagai tanda akan turun hujan, dan tanda-tanda alam lainnya. Akhir-akhir ini di kalangan petani Cipaku memang sedang ramai dibicarakan fenomena babi hutan turun ke perkampungan dan merusak tanaman mereka di kebun. Salah satu petani Cipaku yang dipanggil Abah mengeluhkan bahwasannya kebun kacang mereka rusak digasak babi hutan. Bahkan babi hutan atau dalam bahasa Sundanya Bagong kini sudah tak malu-malu lagi menampakan dirinya di depan mata manusia. Petani lainnya pernah melihat beberapa Bagong  melintas di areal kebunnya, siang hari.

Bagong yang merambah kebun warga adalah fenomena yang tidak biasa, sebab biasanya hewan ini hanya bisa ditemukan di area hutan, baik hutan produksi maupun hutan lindung. Bagi petani Cipaku fenomena ini adalah fenomena yang tak biasa. Jika Bagong masuk ke areal pemukiman dan kebun warga dianggap fenomena tak biasa oleh petani, maka sebaliknya, petani masuk ke hutan adalah fenomena biasa, petani biasa masuk ke hutan untuk menebang pohon buat kebutuhan sehari-hari atau kegiatan yang lainnya. Namun akhir-akhir ini, petani sama sekali tidak diperbolehkan masuk ke hutan (untuk menebang pohon). Hutan yang notabene rumah bagong,  kini terlarang bagi rakyat tani. Karena pemerintah melalui PERHUTANI melakukan pengetatan penjagaan hutan. Petani sudah tak bisa lagi masuk ke hutan untuk menebang pohon yang dulu mereka tanam bersama PERHUTANI, jika aturan itu dilanggar bisa-bisa masuk penjara. Untuk menguatkan aturan tersebut, di kalangan petani beredar kabar bahwasaannya sekarang hutan dipasangi kamera pengintai. Hutan yang dimaksud terletak di sebrang desa Cipaku, untuk sampai ke sana para petani mesti menyebrangi sungai Cimanuk menggunakan perahu.    

Bersamaan dengan itu, PERHUTANI melakukan aksi sepihak menebangi pohon-pohon bernilai ekonomi di hutan seluas 1200 hektar terdiri dari 800 hektar hutan produksi dan 500 hektar hutan lindung, tanpa didampingi BKSDA. Hutan yang menjadi lahan aksi sepihak PERHUTANI ini sebelumnya ditetapkan sebagai bagian dari area yang akan digenangi air waduk Jatigede. Menurut penuturan Rancung, salah satu warga di Area Rencana Genangan Waduk Jatigede, “aksi pembabatan hutan oleh PERHUTANI sudah dilakukan sejak 8 februari kemarin”. Dari sini, bisa dimengerti mengapa bagong merambah kebun warga karena hutan yang notabene rumah bagong dirusak secara massif oleh PERHUTANI. Pembabatan hutan ini dilakukan secara intensif setiap hari dari pukul 8 hingga pukul 2 siang. Selain tanpa didampingi BKSDA aksi ini juga tanpa kejelasan lahan hutan pengganti. Ramdhan selaku Direktur Walhi Jabar menyayangkan hal ini.

Pemerintah menargetkan bulan Juni 2015 sebagai waktu relokasi rakyat dan Oktober 2015 sebagai waktu dimulainya penggenangan area waduk Jatigede, idealnya tidak bisa dijadikan alasan PERHUTANI melakukan aksi sepihak tanpa pertimbangan dan prosedur yang benar. Selain cacat prosedur, aksi sepihak PERHUTANI ini juga dipandang rakyat (khususnya rakyat Cipaku) sebagai aksi ambil untung PERHUTANI di air keruh. Pasalnya di tiga bulan sebelum relokasi, pemerintah masih belum menyelesaikan hal-hal pokok di seputar dampak social kemasyarakatan walaupun sudah dibuatkan regulasi mengenai itu, melalui PerPres No. 1 Tahun 2015. PerPres ini dipandang sangat tak mengakomodir kepentingan rakyat. Setidaknya ada dua hal penting yang menjadi masalah  yaitu, hak relokasi rakyat yang belum diberikan pemerintah dan complain hal milik rakyat yang belum diselesaikan.

Di samping itu PerPres No. 1 Tahun 2015 hanya menimbang tiga hal diantaranya: a) Percepatan pengoprasian waduk. b) Penyelamatan fisik bendungan dan menjaga kerugian apabila terjadi keterlambatan penggenangan. C) Pemberian uang tunai sebagai pengganti penampungan pemukiman baru. Hal ini dipandang rakyat sebagai aturan yang tidak adil dan tidak akan menyelesaikan masalah, karena rakyat beranggapan bahwasannya pembangunan pada hakikatnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat bukan untuk kesejahteraan fisik bendungan atau pengusaha yang tercermin dalam tiga alasan yang melatari lahirnya PerPres No. 1 Tahun 2015.

Ketidakadilan ini mendorong rakyat di 28 desa yang masuk Area Rencana Genangan Waduk Jatigede untuk menyatakan sikap menolak PerPres No. 1 Tahun 2015, dan menuntut pemerintah untuk : a) mengatur penyelesaian permasalahan complain hak milik kekayaan rakyat baik terhadap tanah maupun bangunan yang terlewat, kurang luasan salah penerima hak, dan salah klasifikasi, yang dilaksanakan sebelum pengosongan area genangan. b) Mengatur  tentang relokasi bagi rakyat yang berdomisili di area pembebasan Permendagri No. 15 Thun 1975. c) Bagi rakyat penerima pembebasan berdasarkan Permendagri No. 15 Tahun 1975 yang telah pindah dari area genangan serta meninggal dunia tetap memiliki hak relokasi dalam bentuk konversi relokasi. d) Mengatur pemberian konvensasi bagi rakyat berdomisili di area pembebasan KepPres No. 55/1993 dan PerPres No. 36/2005. e) Mengatur bantuan pemulihan kehidupan dan penghidupan korban genangan. Dan apabila pemerintah tak memenuhi tuntutan rakyat area genangan maka rakyat berkomitmen untuk tetap bertahan dan melawan ketidakadilan.  

Adapun yang dimaksud bantuan pemulihan kehidupan dan penghidupan korban genangan meliputi masalah relokasi dan masalah social. Masalah relokasi. Akibat pembebasan lahan rakyat, perumahan dan sumber-sumber produktif hilang karenanya rakyat harus diberikan pemukiman baru dan membangun kehidupannya kembali. Maka rakyat yang direlokasi berhak mendapatkan bangunan rumah, tanah produksi, biaya pengangkutan ke lokasi pemukiman baru, bantuan pemulihan ekonomi selama 1 tahun biaya hidup, fasilitas umum dan fasilitas social (pendidikan, agama, jalan, kesehatan, air bersih, listrik, balai pertemuan, irigasi, lapangan olahraga, tempat pemakaman umum). Masalah social. Di samping masalah relokasi, rakyat korban genangan Waduk Jatigede (rakyat yang berada di dalam areal) memerlukan satu jaminan mutlak dari pemerintah terhadap masalah social yang akan dihadapi, diantaranya:  Kemiskinan/pengangguran, pemerintah dalam hal ini harus menjamin penghidupan baru/pekerjaan di pemukiman baru, berdasarkan pola hidup rakyat selama ini. Administrasi kependudukan, pemerintah harus menjamin biaya yang timbul akibat perpindahan kependudukan dan mempermudah dalam pelaksanaannya. Pendidikan, pemerintah harus menjamin tidak ada satu pun anak yang putus sekolah akibat perpindahan penduduk dan mempermudah proses perpindahan sekolah sehingga tidak tertinggal dalam proses belajar. Jaminan kesehatan, pemerintah harus menjamin kartu jamkesmas dan jamkesda tetap berlaku bagi rakyat yang memilikinya. Selain rakyat di dalam areal genangan, rakyat yang tinggal di luar areal pun harus dilibatkan dalam forum-forum sosialisasi, diskusi dan program tentang pemanfaatan waduk sehingga mereka bisa berperan aktif dalam mengakses usaha yang timbul dari adanya waduk.

Waduk Jatigede ini tidak hanya akan menenggelamkan 28 desa beserta lahan pertanian rakyatnya, tapi juga mencakup lahan kehutanan dan akan menenggelamkan 48 situs yang tersebar di 16 desa. Total luas areal yang akan tergenang sekitar 4300 hektar. Situs-situs itu akan tenggelam, Abah Kabayan bersama rakyat Cipeueut berkomitmen menyelamatkan situs Cipeueut. Akan tetapi bagaimana caranya menyelamatkan situs Cipeueut dengan tidak merubah letak dan bentuk aslinya, jika tidak dengan menolak pengoprasian Waduk Jatigede?


  •          Tulisan ini adalah bahan presentasi di kuliah Study Budaya Lokal
  •          Nuhun ka Walhi Jabar nu tos ngongkosan utamina ka Bung Ram
  •          Nuhun ka pa kuwu Didin Nurhadi sareng ka kang Wowon ti Agra

Post a Comment

Popular posts from this blog

Info Jalan-jalan ke Gunung Hawu

Info Jalan-jalan ke Gunung Semeru (Rute Kendaraan)

Di Pinggir Jalan, Jalan Braga

Reforma Agraria atau Reformasi Agraria?

Instagram @yogazaraandritra