Masih tentang Seni Bandung yang Senimannya Apolitis dan Oportunis (Beberapa Bantahan untuk Peri Sandi Huizche)


RampesWah apal ti mana suka manjat?

Saya kira antum juga melakukan “genosida pendapat” terhadap kami yang menolak Seni Bandung. Lamun dina basa Sunda mah, “nyakompetdaunkeun”.

Seperti antum dan kita semua yakini, sekalipun manusia tidak bisa otentik di muka sejarah, tapi otentisitas dan kekhasan itu bisa hadir di level tertentu. Sederhananya, walaupun kami sepakat menolak Seni Bandung sebagai media seni yang merakyat, ada keberagaman kritik dan keberagaman pendapat di pihak kami dalam hal menilai Seni Bandung.

Mungkin antum sudah membaca memoar Utuy. Sekalipun Utuy itu seorang komunis—atau simpatisan, meski berkali kali dibantah oleh Ajip Rosidi—tapi ia kerap mengkritik birokrat-birokrat partai komunis yang kaku dan ia kerap berbeda pendapat dengan yang lain: di Lekra maupun di kalangan orang-orang kiri.

Secara pribadi saya tidak pernah bersepakat dengan penyeragaman. Seperti tuduhanantum terhadap kami. Seolah-olah kami semua berpendapat bahwa "semua seniman yang masuk Seni Bandung itu pro rezim PENGGUSUR." Itu tuduhan keji terhadap kami. Saya pribadi tidak pernah sepakat dengan pendapat macam itu. Menurut saya, tidak semua seniman yang bergabung di Seni Bandung itu pro rezim PENGGUSUR. Saya sendiri membagi dua kelompok seniman yang bergabung di Seni Bandung.

Pertama, seniman yang apolitis. Karena kesadaran politiknya yang rendah, akhirnya mereka bergabung begitu saja. Motifnya, biasanya, karena mereka butuh panggung dan duit untuk bertahan hidup. Kedua, seniman oportunis. Seniman macam ini kerap bermain di dua kaki. Di isu-isu atau kegiatan kerakyatan iyah, di kegiatan kesenian yang tujuannya melegitimasi kebijakan rezim juga iyah. Di isu atau kegiatan kerakyatan, mereka biasanya mengusung tema-tema kesenian yang melawan dan atau kritik sosial. Tapi kritik dan perlawanannya lewat kesenian menjadi tidak berarti apa-apa karena di sebrang mereka kemudian berdiri bersama dengan sekelompok orang yang mengoperasikan pemerintahan korup (rezim tukang gusur yang ia kritik).

Seniman oportunis biasanya membikin rasionalisasi atas tindakannya agar seolah-olah tidak ada pertentangan sikap—tentang dirinya yang berada di barisan rakyat dengan dirinya yang berada di barisan penguasa korup. Dengan dalih, misalnya, “Kami tetap mengusung isian seni yang melawan.” Padahal isian “seni yang melawan itu” sudah dihaluskan, diabstrak-abstrakan, dan dikabur-kaburkan. Sehingga tak berdampak pada perubahan struktur kekuasaan dan struktur sosial yang ada hingga menjadi adil.

Memang seniman oportunis itu motif tindakan atau pilihan politiknya adalah mengakomodasi duit pemerintah yang katanya duit rakyat juga. Namun mereka mengatakan itu sambil menihilkan aspek motif dan tindakan politik aktor-aktor yang duduk di struktur kekuasaan, yang sejatinya berkonsekuensi pada pelemahan gerakan sosial yang sedang susah payah mengedukasi rakyat agar tidak terilusi dengan kata kata manis pemerintah--yang secara praktik menyingkirkan rakyat miskin kota.

Kelompok seniman yang pertama tidaklah masuk kategori seniman pro rezim PENGGUSUR. Karena mereka hampuraeunLamun ceuk dina Alquran mah, “Hai orang orang yang beriman,” yang tidak beriman tidak “hai.” Maranehna mah teu asup nu dikritik, alias teu “hai”.

Dalam hal ini saya sepakat dengan argumen Hannah Arendt tentang algojo Nazi. Arendt mencetuskan istilah “kejahatan banal” di mana algojo-algojo Nazi itu melakukan tindakan kejahatan tanpa dibekali kesadaran memadai tentang politik. Sehingga ia tidak sanggup memilah mana tindakan kejahatan, dan mana yang bukan. Buat mereka, tindakan itu hanya rutinitas belaka. Itulah alasan, mengapa tindakan yang dilakukan algojo nazi dikatakan tindak kejahatan banal.

Pun dengan seniman-seniman apolitis yang bergabung ke Seni Bandung. Karena kesadaran politiknya yang minimal, mereka jadi tidak bisa menganalisa mana kegiatan yang punya tujuan politik mengukuhkan citra pemerintah yang baik dan bagus padahal jahat dan korup, suka menggusur—penggusuran masuk dalam tindak pelanggaran HAM berat menurut kesepakatan internasional—dan mana kegiatan yang punya tujuan politik mengadvokasi rakyat yang sedang melawan keserakahan. Boleh dibilang, mereka adalah sekelompok orang yang tidak dipanggil “hai” oleh saya.

Itulah bantahan terhadap pernyataan ini: “Yang tak habis pikir kenapa seniman lain dicap pendukung rezim gusur karena terlibat dalam Seni Bandung? Saya rasa ini genosida karakter, bung! Kejam sekali. Keji. Ahahahahaha.”

Sekali lagi. Jadi, menurut saya, tidak semua seniman di Seni Bandung, Bung, yang pro rezim PENGGUSUR. Hanya seniman yang oportunis saja. Yang apolitis silakan lanjut. Untuk yang apolitis silahkan kalian pakai peribahasa “anjing menggonggong kapilah berlalu” untuk kami yang menolak Seni Bandung. Buat kalian yang apolitis, asikin ajalah, berkarya sajalah seenak-enak kalian dan jangan hiraukan problem sosial-politik yang ada di sekitar kalian: pemiskinan, penyingkiran, penggusuran, penghisapan, pembungkaman, dan tentunya juga kritik dari kami. Tugas kalian, kan, cuma berkesenian. Sudah itu, selesai.

***

Kemudian tentang partisipatori. Mungkin Om Peri sudah lupa pelajaran semiotika/semiologi, terutama dalam tradisi Saussurean. Di situ kita dikasih tahu cara memahami suatu kata dilihat dari sejarah perkembangan atau asal-usulnya (diakronis). Namun sayang, Ferdinand de Saussure, kayaknya, lupa bilang bahwa perubahan makna suatu kata dari waktu ke waktu itu terutama dipengaruhi oleh situasi di luar “kata” (bahasa): situasi sosial, ekonomi, politik. Hal itu yang gak diceritakan Saussure.

Akan tetapi, di kemudian hari, Roland Barthes bercerita tentang aspek tersebut. Dengan konsep “penanda ketiga”, Barthes mau bilang bahwa sekalipun sebuah “kata” itu bermakna positif-universal, ujung-ujungnya jika ia dipakai oleh pemodal. Maka, “kata” itu tidak lebih hanya sebuah alat untuk memuluskan kepentingan pemodal. Konsumsi, konsumsi, beli, beli.

Saya cuma mau bilang, terma “partisipatori” ini bukan soal “luar” atau “dalam”, bukan soal “halaman rumah” atau “barat”. Melainkan soal dalam konteks relasi ekonomi-politik macam apa terma ini kemudian diletakkan dan digunakan.

Awalnya, terma ini dipakai oleh gerakan sosial kerakyatan di Amerika Latin yang resisten terhadap kebijakan negara imperialis Amerika Serikat. Yang resisten itu yang macam apa? Tentunya yang anti neoliberalisme, anti relasi ekonomi-politik yang kapitalistik. Karena kapitalistik, maka kebijakan pemerintah yang merapat ke Amerika jadi tidak demokratis.

Dalam ruang lingkup relasi ekonomi-politik kapitalisme, demokrasi hanya untuk orang berduit saja (pemilik modal) dan antek-anteknya. Kita menyebut model demokrasi ini dengan istilah “demokrasi borjuis”, yang diperlawankan dengan istilah “demokrasi langsung” (demokrasi kerakyatan). Karenanya, untuk melawan situasi ekonomi-politik yang kapitalistik dan tidak demokratis, diusunglah terma dan konsep “partisipatori” (gagasan demokrasi langsung).

Terang saja Amerika kerepotan. Maka untuk mengelabui rakyat yang sudah kadung teredukasi dengan gagasan yang benar, yang menghendaki keterlibatan rakyat seluas-luasnya di berbagai aspek, maka melalui Bank Dunia, AS memakai terma serupa dalam program-program “bantuannya” untuk menjinakkan dan meredam rakyat. Sekalipun penderitaan menimpa mereka, harga pupuk dan bahan bakar minyak melambung tinggi, hasil tani dihargai murah.

Seni Bandung, dengan konsep partisipatorinya, dalam penilaian kami cuma alat yang dipakai oleh Pemerintah Kota Bandung untuk membersihkan dirinya dari citra negatif di mata rakyat jelata. Karena mereka sudah banyak melakukan pelanggaran HAM untuk kepentingan akumulasi modal di Kota Bandung—dalam bentuk penggusuran, pengusiran PKL, dll. Bersamaan dengan itu, Pemkot membiarkan pembangunan apartemen dan hotel di Kawasan Bandung Utara (KBU), mall, bangunan kampus megah, perumahan elit, yang semuanya melanggar aturan tata ruang. Datanya ada di Walhi Jabar.

Kecuali kita mengimani konsep seni abstrak, kesenian bisa hidup di ruang hampa dan kesenian tidak ada kaitannya dengan politik. Bagaimana bisa urusan kesenian tidak ada kaitannya dengan urusan politik? Atas nama keindahan kota, Pemkot Bandung menggalakan penggusuran terhadap pemukiman kumuh dan melakukan penyingkiran PKL-PKL di pusat-pusat perbelanjaan. Katakanlah itu urusan politik. Kuasa tanah yang pada mulanya milik massa rakyat di Kampung Kolase kemudian direbut paksa oleh pemerintah atas nama keindahan dan pembangunan taman. Bukankah itu urusan politik? Kuasa. Ada yang memperoleh kuasa, ada yang disingkirkan.

Hari-hari ini tindakan politik Pemkot Bandung yang korup itu mau ditutup-tutupi dengan sebuah kegiatan yang, katanya, merangkul ratusan seniman di Kota Bandung untuk ditampilkan di khalayak rakyat kelas menengah ke bawah—dengan konsep partisipatorinya itu yang sudah dimodifikasi-diindonesiakan. Bukankah itu pengaburan, ilusi terhadap massa rakyat luas? Bagaimana bisa urusan kesenian tidak ada kaitannya dengan politik?

Post a Comment

Popular posts from this blog

Info Jalan-jalan ke Gunung Semeru (Rute Kendaraan)

Asal usul Reforma Agraria 1960 sampai Dipetieskan Orba

Info Jalan-jalan ke Gunung Hawu

Analisis Terhadap Cerpen jujur Prananto, “Doa Yang Mengancam”

Reforma Agraria atau Reformasi Agraria?