SP Pengosongan Lahan untuk Babakan Sawah

Aksi massa merespon intimidasi melalui SP 2 Pengosongan Lahan yang dilayangkan oleh PT KAI untuk Rakyat Kebon Jeruk (26 Juli 2017). Foto: Rumah Diskusi

Bercerita tentang surat peringatan, saya jadi teringat surat peringatan pertama dan kedua yang dilayangkan oleh PT KAI untuk Rakyat Kebon Jeruk. Surat peringatan pertama itu keluar beberapa minggu setelah putusan Pengadilan Tinggi Negeri Bandung memenangkan Rakyat Kebon Jeruk.

Tepatnya tanggal 31 Mei 2017, PT KAI dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan diwajibkan membayar ganti kerugian sebesar 375 juta kepada penggugat (Rakyat Kebon Jeruk), karena, PT KAI telah melakukan penggusuran terhadap pemukiman warga pada tanggal 26 Juli 2016. Selain itu, majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwasannya PT KAI tidak bisa menunjukan bukti kepemilikan lahan.

Seperti tak ada artinya, putusan pengadilan yang telah semakin mengokohkan hak Rakyat Kebon Jeruk terhadap tanahnya (diatur dalam UUPA), tak dihiraukan oleh PT KAI. Selang sebelas hari dari putusan itu dibacakan, PT KAI melayangkan SP 1 pengosongan lahan terhadap warga Kebon Jeruk. Terang saja warga Kebon Jeruk marah. Mereka yang sudah menggarap lahan itu sejak tahun 1953 (menurut dokumen yang ditunjukan di pengadilan) diintimidasi akan digusur untuk yang kedua kalinya. Tentu saja reaksi yang masuk akal adalah marah karena jelas apa yang dilakukan PT KAI adalah tindak sewenang-wenang dan illegal.

Tapi marah saja tidak cukup, lantas? Ada yang bilang, “minta saja perlindungan pada aparat: TNI dan Polri”. Namun bagaimana itu mungkin, sedangkan, merekalah yang selama ini selalu hadir dalam tindak-tindak penggusuran baik yang diinisiasi oleh pemerintah atau perusahaan swasta, tak terkecuali penggusuran di Kebon Jeruk. Masih melekat dalam ingatan kolektif Rakyat Kebon Jeruk bagaimana aparat baik TNI maupun Polri berderet rapi dengan seragam lengkap, masing-masing membawa tameng, memakai helm, dan memasang muka bengis so’ so’ tegas ikut menyekap warga Kebon Jeruk yang marah karena rumahnya diratakan dengan tanah.

Apa yang bisa kita harapkan dari mereka, sedangkan mereka seperti telah digariskan untuk itu, Marx bilang, mereka telah digariskan untuk menjadi “anj***-anj*** penjaga modal”. Layaknya anj***, mereka hanya setia pada tuannya. Tuannya siapa lagi kalau bukan sang empunya modal, PT KAI. Padahal, di kancing baju seragam, di tali sepatu yang mereka pakai, di setiap perlengkapan yang mereka kenakan tertanam nilai kerja kita yang terpaksa kita salurkan lewat pajak.

Maka, daripada meminta perlindungan kepada mereka lebih baik meminta mereka tidak ikut campur sekalipun dengan alasan yang sering mereka lontarkan, yaitu “kami bersikap netral di lapangan”. Oleh karenanya biarkan Rakyat Kebon Jeruk berhadap-hadapan dengan PT KAI tanpa kehadiran alat Negara/TNI-Polri ketika penggusuran itu tiba. Abstainnya mereka di sengketa lahan antara Rakyat dengan Setan Tanah terutama saat penggusuran, akan lebih baik dan lebih maslahat. Insyaalloh. Singkatnya, jika PT KAI mau menggusur untuk yang kedua kalinya, “kalian apparatus represif Negara jangan ikut campur!”, kira-kira begitu yang diinginkan rakyat.

Dan memang seharusnya begitu, iman terhadap tesis anti kapitalisme saja tanpa iman terhadap tesis anti militerisme belumlah benar karena keduanya tidak bisa dipisahkan, tidak mungkin ada modal yang berakumulasi tanpa dikawal moncong senjata. Rakyat sudah benar, memilih percaya pada dirinya sendiri untuk berdaya.

Kembali kepada respon marah, jika marah saja tidak cukup, lantas apa? Ya betul, waktu itu Rakyat Kebon Jeruk bersama Rakyat Anti Penggusuran lainnya melakukan aksi massa, mimbar bebas, dan protes tepat di halaman kantor PT KAI DAOP 2. Pijakannya jelas, bagi Rakyat, harapan itu hanya bisa ditautkan pada diri mereka sendiri, tentu saja diri yang dimaksud di sini adalah diri kolektif yang terorganisir, senasib sepenanggungan. Hanya dengan percaya pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri maka Rakyat bisa menjadi berdaya, selebihnya persoalan strategi dan taktik perlawanan.

Maka aksi massa dipandang sebagai metode yang tepat pada waktu itu, dengan targetan kampanye yang meluas di public tentang kesewenang-wenangan PT KAI padahal putusan majelis hakim telah menguatkan akses warga Kebon Jeruk terhadap tanah yang digarapnya. Tercatat ada dua kali Surat Peringatan Pengosongan Lahan dilayangkan kepada Rakyat Kebon Jeruk, dan keduanya segera direspon dengan aksi massa. SP 1 Pengosongan Lahan yang terbit tanggal 12 Juli 2017 segera direspon dengan aksi massa di tanggal 20 Juli 2017, sedangkan SP 2 Pengosongan Lahan yang terbit tanggal 21 Juli 2017 juga segera direspon dengan aksi massa di tanggal 26 Juli 2017.

Dua kali aksi massa itu nyatanya terbukti mampu membungkam niat jahat PT KAI menggusur pemukiman warga Kebon Jeruk. Hingga kini beberapa rumah warga Kebon Jeruk yang telah dibangun kembali masih kokoh berdiri. Dan yang terpenting, aparat tidak bisa seenaknya lagi berkeliaran dengan seragamnya mengintimidasi Rakyat Kebon Jeruk.

***
Dok. Syahrul

Tidak banyak yang tahu, kampung Babakan Sawah yang terletak di Kelurahan Sukahaji, Kec. Babakan Ciparay, situasinya juga genting. Desas-desus yang semula disebarkan dari mulut ke mulut, bermula dari mulut pengurus RW setempat (2, 3, 4) tentang akan digusurnya pemukiman warga dengan ganti rugi satu rumah seharga satu juta rupiah, kini menemukan relevansinya lewat sebuah surat berjudul Surat Pemberitahuan Pengosongan Lahan, yang dirilis tanggal 28 November 2017 dan disampaikan kepada warga pada tanggal 14 Desember 2017.


Dok. Syahrul
Lewat kabar yang lagi-lagi dibawa oleh Syahrul, foto dari surat itu saya dapatkan. Sulit membayangkan perasaan warga Kampung Babakan Sawah ketika menerima Surat Peringatan Pertama Pengosongan Lahan. Dari penuturan Syahrul, kebanyakan warga ketika dirinya datang langsung memelas, dan seperti memohon untuk dibantu, dirinya yang masih pelajar tak kuasa menahan iba. Rasa iba yang tak terhankan dari Syahrul mendorong ia menghampiri saya lagi. Bagi Syahrul, dunia begitu kejam, tidak berprikemanusiaan, tidak adil, lantas ia bertanya kepada saya, “adakah cara di luar hukum yang bisa menyelesaikan persoalan ketidakadilan sosial ini?”

Bagaimana tidak, mereka yang sudah bermukim berpuluh-puluh tahun lamanya di tanah itu harus berkemas karena isi surat itu mengatakan bahwasannya warga Kampung Babakan Sawah secara tidak langsung dituduh sebagai penghuni liar dan harus segera berkemas karena lahannya akan digunakan oleh sang empunya lahan, yang tak lain adalah pemilik Perumahan Taman Sakura Indah. Dengan uang kerohiman sebesar satu juta rupiah per rumah, dalam waktu satu bulan sejak surat itu diterima warga, warga Kampung Babakan Sawah diperkenankan berkemas. Tidak peduli tanah itu sudah ditelantarkan sang empunya berpuluh-puluh tahun lamanya, pokoknya warga penggarap harus pergi. 

Post a Comment

Popular posts from this blog

Info Jalan-jalan ke Gunung Semeru (Rute Kendaraan)

Asal usul Reforma Agraria 1960 sampai Dipetieskan Orba

Info Jalan-jalan ke Gunung Hawu

Analisis Terhadap Cerpen jujur Prananto, “Doa Yang Mengancam”

Reforma Agraria atau Reformasi Agraria?