Asal usul Reforma Agraria 1960 sampai Dipetieskan Orba

Suasana di kantor ARC pada malam hari. Dok. Pribadi

- Catatan Singkat dari Pemaparan Gunawan Wiradi tentang Transisi Agraria (29/11/2017) 2

Di Indonesia, reforma agraria telah menjadi program negara semenjak tahun 60-an. Sejak dirumuskannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, yang kemudian dikenal dengan UUPA 1960, program ini siap dijalankan dan hingga saat ini kebijakan tersebut belum dihapuskan. Walaupun sempat dijalankan dan berhenti karena tragedy 65, sebagai sebuah program belumlah berhenti. UUPA 1960 sendiri adalah hasil penyempurnaan dari dua kali landreform kecil-kecilan yang pernah dicoba dan berhasil. Landreform sebelumnya dilaksanakan pada tahun 1946 di Banyumas dan 1948 di Jogja.

Landreform Tahun 1946 (jadi belum ada setahun Indonesia merdeka),   menghapuskan lembaga “desa perdikan”, yaitu menghapuskan hak-hak istimewa yang sampai saat itu dimiliki oleh penguasa desa perdikan beserta keluarganya secara turun-temurun. Melalui UU no.13/1946,   setengah dari tanah mereka yang relatif luas-luas, didistribusikan kepada para penggarap, petani kecil, dan buruh tani. Ganti rugi diberikan dalam bentuk uang bulanan (Inilah landreform terbatas, skala kecil, khususnya di daerah Banyumas, Jawa Tengah).

Karena percobaan landreform kecil-kecilan di Banyumas itu berhasil maka tahun 1948 dilakukan percobaan landreform kembali di Jogja, dengan menghapus hak hak istimewa tanah yang ada di Jogjakarta. Tahun 1948 ditetapkanlah Undang-Undang Darurat no.13/1948, yang menetapkan bahwa semua tanah yang sebelumnya dikuasai oleh kira kira 40 perusahaan gula Belanda di Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta, disediakan untuk petani Indonesia. Hal ini mengakhiri persaingan mengenai penguasaan tanah dan air, yang tak seimbang antara perusahaan gula yang besar dan kuat dengan petani yang tak terorganisir.

Keberhasilan dua kali landreform kecil-kecilan ini mendorong pemerintah membentuk panitia landreform nasional yang disepakati oleh seluruh partai yang ada pada waktu itu. Maka,dibentuklah Panitia Agraria Jogja yang diketuai oleh Sarimin Reksodiharjo, dan ditetapkan secara formal melalui Peraturan Presiden No. 16 Tahun 1948. Tugasnya, mengembangkan pemikiran-pemikiran untuk sampai kepada usulan-usulan dalam rangka menyusun hukum agraria baru, pengganti hukum kolonial 1870.

Namun Panitia Agraria Jogja harus terhenti untuk sementara waktu, karena ada beberapa faktor penghambat diantaranya: Agresi Militer Belanda yang ke-2, Perubahan system politik, dan berpindahnya ibukota dari Jogja ke Jakarta. Sehingga, pada tahun 1951 Panitia Agraria Jogja dibubarkan dan dibentuk panitia baru dengan ketua masih tetap Sarimin Reksodiharjo. Panitia Agraria Jakarta mengembangkan gagasan-gagasan Panitia Jogja, selain mengembangkannya, Panitia Agraria Jakarta menghasilkan gagasan-gagasan baru. Gagasan-gagasan baru yang dianggap penting diantaranya: (a) dianggap perlu untuk adanya penetapan batas luas maksimum dan batas luas minimum; (b) yang dapat memiliki tanah untuk usaha tani kecil hanya WNI; (c) pengakuan hak rakyat, atas kuasa undang-undang.

Pada tahun 1955 pemilihan umum diselenggarakan dan melahirkan kabinet baru. Oleh karenanya, Panitia Agraria Jakarta yang lama digantikan panitia baru di bawah pimpinan Soewahjo Soemodilogo pada tahun 1956. Mandat utama panitia ini adalah menyusun secara konkret Rancangan Undang undang (RUU) Agraria nasional, setelah sebelumnya terdapat berbagai masukan dari panitia agraria lama, dasar acuannya UUDS 1950. Tahun 1957, panitia ini berhasil menusun RUU Agraria Nasional yang memuat dua hal penting diantaranya: dihapuskannya asas domein Negara, digantikan dengan asas “hak menguasai oleh Negara”; yang kedua, asas bahwa tanah pertanian dikerjakan dan diusahakan sendiri oleh pemiliknya. Akan tetapi, RUU ini belum sampai diajukan ke DPR.

Lalu, Panitia Soewahjo diganti dengan Panitia Agraria di bawah pimpinan Soenario. Di masa panitia ini, tepatnya pada tanggal 24 April 1958 pemerintah menyampaikan naskah RUUPA kepada DPR. Tetapi, karena semua pihak menginsyafi benar bagaimana pentingnya masalah agraria, maka Presiden dalam amanatnya yang menyertai penyampaian naskah itu, meminta agar kalangan ilmiah, antara lain Universitas Gajah Mada, diminta pendapatnya. Maka terjadilah kemudian kerja sama segi tiga antara Departemen Agraria, Panitia ad hoc DPR, dan Universitas Gajah Mada.

Kerja sama Panitia ad hoc DPR dan seksi Agraria UGM akhirnya berhasil mencapai kesepakatan dan menyusun naskah baru pada tahun 1959, yang dijadikan dasar oleh Departemen Agraria untuk menyusun RUU baru. Pada tanggal 1 Agustus 1960 RUU yang baru itu secara resmi disampaikan kepada DPR-GR (setelah Dekrit 5 Juli 1959, DPR sementara diberi nama DPR Gotong Royong). RUU itu akhirnya diterima dan disahkan oleh DPR-GR, dan diundangkan pada tanggal 24 September 1960 dalam Lembaran Negara No.104 Tahun 1960, sebagai UU no.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Dikenal sebagai UUPA). UUPA 1960, diikuti oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 56 tahun 1960 (yang dikenal sebagai Undang-undang Landreform).




Melihat lamanya proses penyusunan UUPA terhitung sejak dibentuknya Panitia Agraria Nasional pertama pada1948 sampai disahkannya Rancangan UUPA Sadjarwo tahun 1960 (atau sering disebut Rancangan Sadjarwo) oleh DPR-GR, hal itu menandakan bahwasannya persoalan pengaturan dan pengelolaan tanah adalah persoalan prioritas dalam konteks pembangunan nasional. Belum lagi jika kita melihat fakta dijalankannya landreform kecil-kecilan tahun 1946 setahun setelah deklarasi Kemerdekaan Indonesia, adalah bukti yang makin menguatkan betapa penting dan mendesaknya regulasi tentang tata kelola agraria sebagai dasar pembangunan suatu negeri, dalam hal ini Indonesia.

Para pendiri Republik Indonesia dari awal telah menyadari bahwa (sesuai dengan hasil belajar dari berbagai negara maju), suatu program pembangunan, terutama yang memihak rakyat banyak, perlu dilandasi lebih dahulu dengan “penataan kembali masalah pertanahan”, sebelum jauh menjangkau industrialisasi. Itulah sebabnya, walaupun umur Republik Indonesia masih sangat muda, pada tahun 1948 sudah mulai dibentuk “Panitia Agraria”, untuk memikirkan secara serius masalah pertanahan. Hasilnya adalah UUPA 1960, tak diragukan motif dibuatnya regulasi ini tiada lain untuk mensejahterakan rakyat dan menghapuskan penghisapan manusia oleh manusia, keberpihakan UUPA 1960 terhadap rakyat tercermin diantaranya melalui pasal 11 dan 13 beserta penjelasannya, akan tetapi regulasi ini harus berhenti beroperasi, baik beroperasi dalam rangka menyempurnakan dirinya sebagai regulasi maupun beroperasi sebagai regulasi yang diterapkan pada kenyataan sosial, yaitu berhentisetelah terjadinya gejolak 65. Dengan begitu, maka terhenti pula gerak perubahan sosial yang diamanatkan UUPA 1960-- gerak perubahan ke arah masyarakat sosialis Indonesia.

Oleh karena itu perlu kita ketahui bahwasannya hakikat kebijakan pertanahan adalah penentuan arah dan tujuan, untuk apa pertanahan itu diatur. Tujuan inilah yang menentukan bentuk dan isi atau substansi peraturannya dan pengaturannya. Kebijakan nasional di mana saja, diakui atau tidak, akan selalu terkait dan terpulang pada kebijakan politik secara keseluruhan. Kebijakan politik selalu berkaitan dengan sikap politik, yakni sikap keberpihakan: Untuk kepentingan siapakah suatu kebijakan itu diambil?
Kita akan segera lihat, bagaimana UUPA 1960 diperlakukan pasca Soekarno tumbang. Meskipun UUPA 1960 ini berlaku bahkan setelah Soekarno tumbang namun ia sempat dipetieskan oleh rezim Orde Baru karena dipandang sebagai produk komunis. Baru setelah Soemitro pada tahun 1978 melakukan penelitian selama tiga bulan terkait masalah pertanahan di Indonesia, UUPA dipulihkan “nama baiknya”, ia dinyatakan sebagai produk hukum nasional bukan produk PKI setahun berikutnya (tahun 1979). Akan tetapi, walau telah dipulihkan kembali dan dikukuhkan sebagai dasar hukum pertanahan, rezim Orde Baru malah membuat kebijakan yang sama sekali lain, tidak lagi berorientasi pada penghapusan ketimpangan penguasaan lahan, melainkan berorientasi pada konsentrasi penguasaan lahan oleh segelintir orang dan pada investasi modal yang didatangkan dari luar. Implikasinya, konflik agraria bukan mereda melainkan malah makin menjadi-jadi.

Isu konflik itu sendiri bermacam-macam (penggusuran yang sewenang-wenang, masalah ganti rugi, masalah izin lokasi, masalah pemaksaan penanaman tanaman tertentu, pelecehan hak-hak adat, dan lain-lain). Namun satu hal adalah jelas. Pemerintah Orde Baru cenderung berpihak kepada yang kuat. Dari sekian ribu kasus konflik di Jawa Barat misalnya, hasil penelitian Yayasan Akatiga menunjukkan bahwa 57% adalah konflik antara rakyat versus pemerintah, 30% antara rakyat versus perusahaan swasta, hanya 11% antara sesama rakyat. Antara pemerintah dan perusahaan swasta hanya kurang dari 1%. Dan antara sesama perusahaan swasta 1%.





Referensi tulisan/buku:

-) Gunawan Wiradi- Reforma Agraria (PDF)


Post a Comment

Popular posts from this blog

Info Jalan-jalan ke Gunung Semeru (Rute Kendaraan)

Info Jalan-jalan ke Gunung Hawu

Reforma Agraria atau Reformasi Agraria?

Info Jalan-jalan ke Gunung Puter

Buku Petite Histoire Rosihan Anwar Lengkap Sudah

Instagram @yogazaraandritra