Visi Neo Populis UUPA 1960

Seorang pengunjung perpustakaan ARC tengah membaca buku mengenai program MP3EI. Dok. Pribadi

- Catatan Singkat dari Pemaparan Gunawan Wiradi tentang Transisi Agraria (29/11/2017) 3


Reforma agraria adalah sebuah program politik yang sistematis untuk mempercepat proses transisi agraria, sehingga terbentuk tatanan masyarakat baru yang sama sekali berbeda dengan tatanan masyarakat warisan Belanda. Program reforma agraria di Indonesia tercermin lewat UUPA 1960, oleh karenanya peraturan ini menempati kedudukan yang sangat sentral kala itu. Program ini dipandang sebagai pondasi pembangunan negara. Tanpa menuntaskan permasalahan agraria yang diwariskan Negara Kolonial Belanda, melalui program reforma agraria, pembangunan yang diartikan bertujuan membangun susunan masyarakat baru (yang bebas dari penindasan, adil dan demokratis) jadi tidaklah mungkin.

Oleh sebab itu, pembangunan mengacu pada tiga makna berikut ini: (a) Membangkitkan semangat kemandirian, membangun jiwa merdeka, membebaskan diri dari mentalitas bangsa terjajah. (b)Membangun susunan masyarakat baru yang bebas dari penindasan, adil, dan demokratis. (c) Membangun secara fisik, bagi kesejahteraan rakyat. Maka tak heran bila pembangunan yang hendak dipraktikan di lapangan agraria bertopang pada keadilan penguasaan terhadap tanah sehingga diharapkan mampu melahirkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan. Dan bukan pembangunan yang bertopang pada ketimpangan penguasaan tanah atau konsentrasi kepemilikan tanah pada seorang atau segelintir orang saja, seperti yang sudah dipraktikan Belanda lewat Peraturan Agraria 1870-nya. Hal itulah yang menjadi pembeda antara UUPA 1960 dengan Peraturan Agraria Belanda Tahun 1870. Peraturan Agraria Belanda Tahun 1870 terbukti menyengsarakan rakyat Indonesia secara keseluruhan

Di samping itu, melihat kenyataan bahwa krisis ekonomi dunia kebanyakan terjadi disebabkan oleh maraknya spekulasi terhadap tanah. Spekulasi terhadap tanah terjadi karena tanah dijadikan barang dagangan atau komoditi. Padahal tanah tidak boleh diperdagangkan, jika diperdagangkan akan menimbulkan malapetaka ekonomi; dan memang benar, krisis ekonomi yang pernah dialami dunia bersumber dari maraknya spekulasi terhadap tanah. 

UUPA 1960 adalah kritik terhadap Peraturan Agraria Belanda, karena Peraturan Agraria Belanda Tahun 1870 terbukti menyengsarakan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Adapun mengenai jalan reforma agraria mana yang ditempuh Indonesia kala itu, jika ditinjau lebih jernih lagi maka akan terlihat UUPA 1960 mengambil jalan neo populis. Meskipun pemerintahan kala itu kerap menggunakan istilah Sosialisme Indonesia, tidaklah berarti program reforma agraria yang dikukuhkan lewat UUPA 1960 menempuh jalan sosialis/ bervisi sosialis.

Jalan neo populis yang dipilih pemerintahan Soekarno adalah konsekuensi logis atas politik luar negeri yang tidak memihak salah satu kubu yang sedang saling berebut pengaruh, yaitu antara kubu negara-negara sosialis dengan kubu kapitalis. Visi neo populis reforma agraria pemerintahan Soekarno berasumsi bahwasannya pertanian skala kecil yang padat modal lebih efektif dan efisien untuk mendongkrak perekonomian nasional.

Oleh sebab itu, citra komunis yang melekat pada UUPA 1960 tidaklah tepat, seolah-olah UUPA 1960 adalah produk PKI. Selain bukan produk komunis, UUPA 1960 juga sejatinya adalah kompromi atas berbagai tendensi pemikiran yang diusung partai politik kala itu, dari partai yang bebasis agama sampai partai nasionalis dan komunis. Ya, UUP 1960 adalah regulasi yang dihasilkan dari kompromi partai politik yang ada kala itu. Ciri lain bahwa UUPA 1960 bukanlah produk orang-orang berideologi komunis adalah diakomodirnya kepemilikan pribadi terhadap tanah.

Baca, pengertian tiga jalan reforma agraria klik di sini

Selain bervisi neo populis, UUPA 1960 hanya menyusun aturan-aturan dasar. Penjabarannya dan peraturan-peraturan pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya (yang seharusnya ditindaklanjuti dengan Undang-undang), sebagian besar belum sempat tergarap, tersusul oleh peristiwa gejolak 1965 yang berujung pada tumbangnya pemerintahan Soekarno dan lahimya pemerintahan Orde Baru. Di masa pemerintahan Orde Baru, UUPA sebagai program reforma agraria benar-benar dikesampingkan. Kebijakan ekonomi politik di era ini bebanding terbalik dengan kebijakan sebelumnya. Pun secara konsep, Reforma Agraria 1960 ini kurang jelas, terutama di soal kedudukan hukum adat.

Pembangunan dalam pengertian pemerintahan Orde Baru tidak lagi diartikan sebagai transformasi sosial/menyusun tatanan masyarakat baru. Bahkan kebijakan ekonomi politik Orde Baru cenderung merusak pembangunan yang telah dirintis para pendahulunya sejak Indonesia menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Pemerintah Orde Baru pada hakikatnya tidak menempatkan masalah “Reforma Agraria” sebagai dasar pembangunan. 
Dan juga baca sejarah singkat terbentuknya UUPA 1960 klik di sini

Referensi tulisan/buku:

-) Gunawan Wiradi- Reforma Agraria (PDF)
Post a Comment

Popular posts from this blog

Info Jalan-jalan ke Gunung Semeru (Rute Kendaraan)

Info Jalan-jalan ke Gunung Hawu

Di Pinggir Jalan, Jalan Braga

Masih tentang Seni Bandung yang Senimannya Apolitis dan Oportunis (Beberapa Bantahan untuk Peri Sandi Huizche)

Instagram @yogazaraandritra