Kembali ke Marxisme; Apakah Benar, Komunisme Versus Agama Islam?

Foto: @yogazaraandritra

Setiap sejarah agama yang gagal menjadikan materi sebagai basisnya tidaklah kritis…… [1]

           Kritik Marx dan Engels terhadap agama seringkali tidak dipandang sebagai kritik betapa pun ilmiahnya itu, melainkan semata-mata dianggap sinisme yang hendak mendelegitimasi agama. Marx dan Engels adalah pendiri aliran Komunisme Ilmiah. Ada dua pandangan Marx yang dianggap berbahaya bagi agama. Pertama, pandangan ontologi Marx yang menyatakan bahwa hakikat dasar dari realitas adalah materi, adapun roh atau  ide adalah pancaran dari materi, sedangkan pandangan agama menyatakan sebaliknya. Kedua, pernyataan Marx yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “Agama adalah candu bagi masyarakat” merupakan sebuah kalimat dari sebuah paragraf yang bunyi utuhnya sebagai berikut:

 Religious suffering is, at one and the same time, the expression of real suffering and a protest against real suffering. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul ofsoulless conditions. It is the opium of the people (dicetak tebal oleh penulis) [Agama adalah keluh kesah dari masyarakat yang tertindas, hati dari dunia yang tidak berhati, dan jiwa dari keadaan tidak berjiwa. Agama adalah candu bagi masyarakat]. [2]

Di sini agama digambarkan sebagai pelarian manusia karena tak sanggup menghadapi kenyataan yang penuh penindasan dan penderitaan. Alih-alih melepaskan diri dari penindasan dengan berjuang, agama malah dijadikan pelarian, akibatnya melanggengkan situasi ketertindasan. Dengan demikian, ontologi Marxian dianggap bernuansa ateis dan ujarannya mengenai agama dipandang sebagai serangan terhadap agama. Singkatnya, dua poin yang disampaikan Marx tersebut dianggap membahayakan eksistensi agama oleh umat beragama. Sehingga Komunisme Ilmiah yaitu aliran pemikiran yang ditawarkan Marx dan Engels sebagai jalan keluar dari ketertindasan yang diderita umat manusia juga dituduh berbahaya bagi agama oleh kebanyakan umat beragama. Komunisme adalah musuh agama, kira-kira itu pemahaman yang populer di tengah-tengah masyarakat.

Namun untuk konteks Indonesia, apakah pandangan miring terhadap komunisme itu tiba-tiba saja muncul serupa wahyu yang dibisikan Tuhan kepada nabi-nabi? Kenapa pada aliran pemikiran lain seperti positivisme, psikoanalisa, eksistensialisme hal serupa tidak begitu mengemuka dan popular di lapis masyarakat paling bawah? Apakah kadar keateisan mereka tidak lebih tinggi daripada kadar keateisan Marx dan Engels[3], sehingga hanya pada kedua orang yang tersebut terakhir itu saja dan pada aliran pemikiran yang mereka usung, segala keburukan layak ditimpakan?

            Ada banyak bentuk keburukan yang ditimpakan kepada komunisme. Sialnya, keburukan itu menimpa tiga orang mahasiswa Universitas Telkom di Bandung. Sinatrian Lintang Raharjo, W. Adityawarman, dan Farish, ketiganya mendapat skorsing terhitung sejak 16 Januari 2017 dari pihak rektorat di kampus tempat mereka berkuliah, dengan alasan mengedarkan komunisme[4] di lingkungan kampus melalui buku-buku. Masing-masing mendapat skorsing 3 bulan kecuali yang pertama, Sinatrian Lintang Raharjo mendapat 6 bulan skorsing. Lapakan buku-buku kiri yang sudah dari tahun 2014 mereka gelar tiap rabu sore di kantin kampus atas nama Perpustakaan Apresiasi, oleh rektorat dinilai sebagai upaya menyebarkan faham komunis.[5]  

Kasus terbaru, tertanggal 23 Januari 2018 dialami oleh Heri Budiawan alias Budi Pego, ia dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Banyuwangi, namun kemudian mendapat vonis 10 bulan penjara. Budi dituduh menyebarkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme terkait munculnya bendera palu arit dalam aksi menolak Pertambangan Tumpang Pitu, 4 April 2017.[6]

Yang menarik dari dua kasus di atas adalah baik Budi Pego maupun Sinatrian dkk, mereka aktif di gerakan kerakyatan. Budi Pego aktif dalam pengorganisasian perlawanan rakyat menolak Pertambangan Tumpang Pitu, karena pertambangan ini telah nyata-nyata merusak pertanian mereka, menyebabkan banjir, dan kerusakan lingkungan lainnya.[7] Adapun Sinatrian dkk selain aktif di kegiatan literasi kampusnya, ia juga aktif memobilisasi massa melakukan protes-protes melawan komersialisasi pendidikan dalam bentuk regulasi di kampusnya.[8]

Rupanya jika dilacak jauh ke belakang hal serupa pernah menimpa sekelompok besar orang di Indonesia. Tidak hanya skorsing dan vonis 8 bulan penjara; ratusan, ribuan bahkan jutaan orang komunis dan yang dituduh komunis disiksa, ditahan, dihilangkan serta dibunuh. Ada berbagai macam versi yang menyebut jumlah korban pembantaian tersebut. Kedutaan Besar Australia dalam laporannya menyebut 400.000 nyawa telah melayang selama rentang waktu dari 1965-1966 [9], sedangkan YPKP 65 melalui penuturan Bedjo dalam sebuah wawancara dengan CNN menyebut 3 juta nyawa yang mati “Sampe sekarang kami berpegang pada laporan Sarwo Edhie yang katanya jumlah korban tewas 3 juta jiwa,”[10]. Adapun untuk data lebih lengkapnya dikemukakan dalam buku laporan yang dieditori oleh Robert Cribb [11]. Dalihnya sederhana, kaum komunis adalah dalang pembunuhan dan penyiksaan 7 Jendral Angkatan Darat, dini hari 1 Oktober 1965. Berbagai macam versi tentang siapa dalang dari pembunuhan telah muncul. Namun dalangnya masih saja gelap, hingga kini.

Versi resmi pemerintah Orde Baru disusun oleh Brigjen Nugroho Notosusanto, diterbitkan oleh Pusat Sejarah ABRI bulan Desember 1965, dua bulan setelah peristiwa 1 Oktober 1965, dengan judul 40 Hari Kegagalan “G30S” 1 Oktober-10 November [12] , mengatakan dalangnya adalah PKI. Buku ini adalah buku resmi pertama yang membenarkan tuduhan Angkatan Darat terhadap PKI sebagai dalang. Setelah Orde Baru berkuasa, buku tersebut jadi buku rujukan utama, tidak boleh ada narasi sejarah lain yang menentang narasi sejarah versi pemerintah. Bahkan, kemapanan narasi sejarah versi Orde Baru masih dipertahankan hingga sekarang, buktinya pemerintah melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi pembubaran diskusi dan sweeping buku "kiri" yang dilakukan aparatnya dan atau ormas sipil tertentu meskipun hal itu bertentangan dengan undang-undang dasar.

Terlepas dari kontroversi di seputar dalang, pembantaian massal yang dimotori Angkatan Darat beraliansi dengan kelompok sipil sayap-kanan telah berhasil meluluhlantakan gerakan anti kapitalisme di segala sektor pengorganisasian, diantaranya, buruh, tani, mahasiswa, perempuan dan kebudayaan. Gerakan kerakyatan/anti kapitalisme yang sudah dirintis sejak tahun 1908 dan dipandu teori Marxist (sekitar tahun 1920-an; ditandai dengan berdirinya PKI)[14] hancur seketika oleh gerakan kontra revolusioner pimpinan Soeharto. Tradisi mobilisasi massa yang sudah berurat berakar di Indonesia, karena dimatangkan oleh perjuangan melawan Kolonialisme Belanda dan neo-Kolonialisme pimpinan Amerika dibuat rontok olehnya.

Ali Murtopo orang dekat Soeharto memunculkan gagasan “massa mengambang” sebagai panduan untuk men-depolitisasi rakyat Indonesia. Gagasan ini bertentangan dengan gagasan yang diusung oleh PKI dan sekutunya. Jika PKI dan sekutunya dengan metode aksi massa menghendaki massa rakyat untuk sadar politik sehingga menjadikan massa rakyat sebagai subjek dalam pengambilan keputusan di segala lini, gagasan “massa mengambang” sebaliknya. Gagasan “massa mengambang” memposisikan massa rakyat sebagai objek dari setiap keputusan politik di segala lini. Massa rakyat hanya diperbolehkan terlibat dalam politik saat pemilihan umum saja.[15]

PKI beserta sayap organisasi dan sekutunya mengusung komunisme sebagai sintesa atas kontradiksi dalam kapitalisme. Kapitalisme dalam bentuk kolonialisme Belanda yang terbukti telah selalu menyengsarakan rakyat karena bergerak atas dasar penghisapan “manusia oleh manusia”, ditolak oleh PKI. Oleh karena itu bagi PKI, revolusi nasional belumlah selesai. Mereka berangkat dari tesis, situasi Indonesia saat itu masih setengah jajahan setengah feodal. Itu berarti unsur-unsur lama feodalisme masih bercokol kuat dan berkawin mawin dengan kepentingan modal asing (neo-kolonialisme/imperialism). Maka untuk mendorong perubahan pada transformasi sosial komunisme didoronglah kebijakan landreform[16] (penghapusan ketimpangan penguasaan lahan), penolakan terhadap paket bantuan Bank Dunia pada tahun 1962[17], nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dimulai tahun 1957[18] dan lain sebagainya. Strategi ekonomi yang diterapkan adalah strategi ekonomi yang menekankan perombakan struktur sosial-ekonomi secara radikal yang terkristalisasi dalam slogan “Berdiri di atas Kaki Sendiri/Berdikari”.

Kebijakan-kebijakan itu harus dibayar mahal oleh Soekarno. Indonesia dilanda krisis ekonomi politik[19]. Krisis yang hadir tak bisa dilepaskan dari peranan Angkatan Darat dan sekutunya yang terus merongrong program-progam Soekarno (yang didukung PKI).. Pelaksanaan landreform misalnya, di satu sisi menguntungkan petani penggarap dan merugikan/menghilangkan keistimewaan elite-elite desa dalam hal penguasaan lahan luas. Namun di sisi lain, elite-elite desa kemudian bersekutu dengan tentara untuk menghambat pelaksanaan landreform. Sedangkan kebijakan nasionalisasi perusahaan asing seharusnya menguntungkan buruh, namun kemudian Angkatan Darat dengan dalih mencari pendanaan untuk program ganyang Malaysia dan memerangi pemberontakan telah berhasil menempati posisi tertinggi di mayoritas perusahaan asing yang dinasionalisasi.

Dengan demikian penghancuran terhadap PKI berarti pengukuhan sistem ekonomi dan politik sebelumnya (era penjajahan Belanda serta Jepang) yang mendasarkan diri pada gerak penghisapan “manusia oleh manusia”. Regulasi-regulasi pelarangan segera dibuat, dwi fungsi ABRI dan Golkar dikukuhkan sebagai corong politik resmi negara, sistem kepartaian disederhanakan, partai-partai lain selain ABRI dan Golkar hanya pelengkap, geraknya tidak boleh melenceng dari garis-garis politik yang sudah dicanangkan ABRI dan Golkar pimpinan Soeharto. Ajaran Marxisme-Leninisme dilarang, kerjasama dengan negara-negara anti komunis  dibuka, pembangunan di dalam negeri diartikan upaya memperoleh pinjaman luar negeri sebanyak-banyaknya serta pembukaan diri terhadap investasi modal luar negeri[20]. Indonesia di bawah Soekarno dinilai gagal melakukan pembangunan ekonomi oleh kaum intelektual liberal pro modal. Sebab, Soekarno tidak membuka diri terhadap modal global, sedangkan, menurut mereka pembangunan tidak bisa dilaksanakan tanpa gelontoran dana dari luar. Jargon “politik adalah panglima” diganti jadi “ekonomi adalah panglima”[21]. Liberalisasi[22] ekonomi terjadi dan tata politik yang otoriter terbentuk di bawah pemerintahan yang dikomandoi Angkatan Darat.

Situasi itu melahirkan kesengsaraan bagi rakyat banyak. Harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi—lebih tinggi daripada di masa Soekarno, partisipasi rakyat dalam setiap keputusan politik ditekan oleh elite-elite “fungsionalis”. Rezim militer Orde Baru membawa rakyat pada jurang kesengsaraan yang teramat dalam. Di bawah situasi macam itu, lahirlah gerakan protes “baru”. Tahun 1973-1974 menjadi penanda awal kemunculan gerakan protes “baru” di kalangan mahasiswa terhadap rezim militer Orde Baru. Yang sebagian besar pimpinannya anti komunis. Namun, kritik mereka terhadap Orde Baru memiliki banyak kesamaan dengan pandangan-pandangan gerakan komunisme. Diantaranya, menentang militerisme, mengusung gagasan kemandirian ekonomi, dan menentang neo-kolonialisme/imperialisme.

Sejak saat itu gerakan protes dengan corak mobilisasi massa terus tumbuh bersamaan dengan maraknya penggusuran di desa-desa di seluruh wilayah Indonesia. Yang paling keras melakukan penolakan terhadap penggusuran, salah satunya adalah petani Cimacan. Ratusan petani Cimacan menolak tanahnya dijadikan lapangan golf, pemimpin mereka yang bernama Dudu Masduki, Mamad bin Hasan, Emus dan Odang, dituduh “oknum PKI bawah tanah”, mereka dianggap telah melakukan rapat-rapat gelap yang tidak diketahui oleh pemerintah desa. Mereka ditangkap, disiksa oleh aparat, yang tersebut pertama meninggal dunia setelahnya.[23] Terciptanya struktur politik yang otoriter dan tatanan ekonomi liberal di Indonesia melahirkan anaknya yang sah yaitu gerakan protes dengan corak mobilisasi massa. Bagaimana kemudian gerakan itu dipukul? Mudah saja bagi penguasa Orde Baru, mereka lantas memproduksi istilah-istilah berikut ini: Komunis Gaya Baru (KGB), Organisasi Tanpa Bentuk (OTB), Kelompok Kiri Baru, Kelompok Anti Pembangunan, Kelompok Ekstrim Kiri, dan lain sebagainya. Istilah-istilah ini diproduksi untuk memukul gerakan protes dengan corak mobilisasi massa. Sampai tahun 1992 (sebelum Kopkamtib dibubarkan), Kopkamtib adalah lembaga pemerintah yang bertugas memukul gerakan sosial anti-kapitalisme. Siapa pun yang melakukan protes secara sosial kepada pemerintah, akan segera dilabeli “komunis”.

Ideologi Anti Komunis yang dilestarikan selama rezim militer Orde Baru berkuasa telah melahirkan berbagai macam kekerasan, dari mulai kekerasan fisik (langsung) sampai kekerasan struktural [24]. Namun apakah setelah Orde Baru tumbang, ideologi ini ikut tumbang? Nyatanya tidak, kasus Sinatrian Lintang Raharjo, Budi Pego, dan pelarangan buku oleh Jaksa Agung yang tersebut di awal-awal paragraf adalah sekelumit kasus yang jadi penanda masih kuatnya ideologi ini tertancap dalam memori kolektif massa rakyat Indonesia serta dalam regulasi negara.

            Tidak hanya ideologi anti komunis saja yang bertahan, sistem ekonomi liberal (neoliberal) juga bertahan. Bahkan sistem ekonomi ini tidak pernah benar-benar diuji, Reformasi 1998 sejatinya adalah momen di mana kapitalisme yang bercokol di Indonesia membebaskan dirinya dari otoritarianisme Orde Baru. Karena otoritarianisme Orde Baru menghambat laju akumulasi modal. Di sisi lain, gerakan sosial anti kapitalisme pasca pembantaian masal 1965 secara ideologi baru hadir secara definitive ditandai dengan lahirnya PRD (Persatuan Rakyat Demokratik) di tahun 1990-an. Adapun faktor aksi massa dalam proses penumbangan Soeharto dalam konteks ini mesti dibaca sebagai penghancuran otoritarianisme demi terbukanya ruang demokrasi walaupun kecil. Itu artinya, situasinya masih kurang lebih sama dengan sebelum-sebelumnya, di mana sistem ekonomi yang berlaku masihlah sistem ekonomi yang menghasilkan ketimpangan dan kesengsaraan. Dan tatanan politik yang ada masihlah tatanan politik yang menguntungkan kelas berkuasa (mereka yang punya akses secara ekonomi dan politik). Dengan demikian, tatanan yang ada hanya melahirkan golongan masyarakat tertindas.


Foto: @yogazaraandritra
            Kenyataan macam ini menarik diperiksa karena kontradiktif dengan doktrin keagamaan yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia, yaitu Islam. Dalam doktrin Islam dikatakan bahwa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin[25] artinya kebaikan/rahmat bagi semesta alam (tidak hanya manusia). Namun kenyataannya, alih-alih menjadi rahmat bagi minimal penganutnya, yang terjadi justru sebaliknya. Para penganut Islam berada dalam situasi yang tidak rahmatan lil alamin. Hadirnya ketimpangan ekonomi dan penindasan yang menimpa mayoritas masyarakat Indonesia yang notabene beragama Islam menjadi bukti bahwasannya yang terjadi justru sebaliknya. Di titik ini, kritik Marx dan Engels terhadap agama menjadi layak dipertimbangkan. Nyatanya apa yang diutarakan oleh Marx dan Engels mengenai agama benar adanya. Namun, banyak orang yang gagal faham, dikiranya apa yang dikritik Marx adalah prinsif-prinsif ajaran agama (dalam konteks ini Islam) yang bahkan dalam komunisme pun ada semisal prinsif kesetaraan dan keadilan. Tidak, yang diamati Marx dan Enggels yang kemudian melahirkan kritik atas agama adalah agama sebagai fakta sosial dalam kerangka keduniawiaan dan kehistorisannya. Oleh karenanya, tidak heran jika banyak sarjana muslim yang mengapresiasi secara positif kritik yang dilontarkan Marx terhadap agama, diantaranya Amin Abdullah dalam buku Marx tentang Agama, testimoninya berbunyi:

“Kita lebih banyak mengenal aforisme Marx ‘agama adalah candu masyarakat’ tanpa tahu konteks pemikirannya. Buku ini merangkum apa yang selama ini terabaikan dalam memahami nalar kritis-praksis Marx dan kontribusinya bagi kemanusiaan”[26]

Singkatnya, secara praktis doktrin keagamaan Islam yang rahmatan alamin tidak berkesesuaian dengan kenyataan. Lebih parah lagi bahkan, pemahaman keagamaan yang ada justru melegitimasi tatanan ekonomi politik yang ada (sehingga melanggengkan situasi ketertindasan), dengan misalnya, dalam konteks ini, mengintegrasikan dirinya ke ideologi anti komunisme. Seolah-olah jika beragama Islam maka tidak komunis. Mengabaikan fakta sejarah, banyak orang Islam pejuang kemerdekaan yang juga komunis, dalam hal ini Haji Misbach yang paling popular. Perseteruannya dengan Cokroaminoto dan Agus Salim yang moderat karena ia memilih berkompromi dengan Belanda, jadi alasan Misbach untuk keluar dan membangun gerakan sosial anti kolonialisme[27] bersama dengan Semaun dan yang lainnya. Dan masih banyak lagi, dan masih banyak lagi tokoh komunis yang juga Islam. 




[1] Karl Marx. Capital One. dalam Asghar Ali Engineer. Islam dan Teologi Pembebasan. Terjmh. Agung Prihantoro. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999). Hlm. 30
[2] Lih.  Karl Marx. Critique of Hegel's Philosophy of Right (1843). (Oxford: Oxford University Press. 1970). Hlm. 1
[3] T. J. Blakeley. Marxist-Leninist Scientifica Atheism. dalam E. Laszlo. Philosophy in the Soviet Union. (Dordrecht: D. Reidel Publishing Company. 1967). Hlm. 61-62
[4] http://sp.beritasatu.com/home/dianggap-menyebarkan-komunisme-mahasiswa-universitas-telkom-diskorsing/118549
[5] Sinatrian Lintang Raharjo, Wawancara 28 Februari 2018 di Bandung
[6] Dalam persidangan, tuduhan membiarkan bendera palu arit berkibar dalam aksi yang dikoordinatori Budi tidak terbukti. Jaksa penuntut umum tidak bisa memperlihatkan bendera palu arit ke muka sidang. Oleh karenanya tuduhan menyebarkan ajaran Komunisme jadi tidak sah. Namun Budi dijerat dengan pasal yang lain. Lih. //www.mongabay.co.id/2018/01/26/budi-pego-aktivis-penolak-tambang-tumpang-pitu-itu-kena-10-bulan-penjara
[7] Ibid.
[8] (Suara Pembaruan, 2017)
[9] Universitas Yale membuat program bernama Genocide Study Program, dan genoside politik di Indonesia yang dilakukan oleh Angkatan Darat terhadap PKI dan kelompok kiri lainnya masuk sebagai salah satu materi kuliah. (Yale University)
[10] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150930054754-20-81729/ypkp-65-klaim-3-juta-lebih-korban-tewas-lantaran-dituduh-pki
[11] Buku ini melaporkan data-data jumlah korban pembantaian dari banyak peneliti. Lih. (Cribb, 1990). Hlm. 12
[12] Lih. (Herlambang, 2013). Hlm. 153. Sebelum buku yang disusun oleh Brigjen Nugroho Notosusanto terbit, tepatnya tanggal 5 Oktober beberapa hari setelah Gerakan 30 September, Pusat Penerangan Angkatan Darat telah menerbitkan buku berjudul Fakta-fakta Persoalan Sekitar Gerakan 30 September yang isinya kurang lebih sama, menuduh PKI sebagai dalang pembunuhan dan penganiayaan 7 Jendral Angkatan Darat. 
[14] Lih. (Busjarie Latif-Lembaga Sejarah PKI, 2014) dan (Lane, 2007). Hlm. 40-78.
[15] Lih. (Lane, 2007). Hlm. 42.
[16] Landreform/UUPA dalam analisa Max Lane adalah kebijakan yang berhasil dimenangkan kelompok kiri di parlemen, meskipun jumlah mereka minoritas. Lih. Max Lane. Bangsa yang Belum Selesai: Indonesia, Sebelum dan Sesudah Soeharto. Ibid. Hlm. 28
[17] Paket bantuan ini mengancam, diantaranya program pemerintah mensubsidi pendidikan sekolah karena berisi syarat yang mengharuskan pemerintah membatasi belanja publik. Lih. Ibid. Hlm. 35
[18] Lih. (Lane, 2007). Hlm. 32-35 dan (Lucas, 2001). Hlm. 5
[19] David Harvey dalam bukunya (Harvey, 2003). Hlm. 123. mengutif pendapat Rosa Luxemburg, bahwasannya jika suatu negeri ingin menerapkan sistem ekonomi non-kapitalis ia harus siap menerima resiko digempur oleh negeri-negeri kapitalis secara halus maupun kasar.
[20] Penciptaan sistem politik yang otoriter oleh rezim militer Orde Baru adalah konsekuensi dari diberlakukannya sistem ekonomi  yang berorientasi ke “luar”. Lih. (Mas’eod, 1989). Hlm. 59
[21] Segera setelah Rezim (militer) Orde Baru berkuasa, modal dari luar negeri berbondong-bondong masuk ke dalam negeri dalam bentuk pinjaman, kredit, izin serta kontrak kerja. Pada tahun 1967 IMF memberikan pinjaman pada Indonesia sebesar $51 juta. Di tahun yang sama (1967) sampai 1976 Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI, Negara-negar pemberi kredit kepada Indonesia) menggelontorkan uangnya sebesar $ 6.505 juta. Modal dalam bentuk lain selanjutnya, disetujuinya izin dan kontrak    681 proyek investasi asing yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam rentang waktu 1967-1974, dengan total modal senilai $ 2.888,4 juta AS. Lih. (Utrecht, 2011). Hlm. 286-293
[22] liberalisme (dan neoliberalisme) adalah “sebuah teori atas praktik-praktik ekonimi-politik yang mengajukan gagasan bahwa cara terbaik untuk meningkatkan kehidupan yang layak adalah dengan memperjuangkan kebebasan untuk menjadi wirausahawan dan keterampilan individual dalam sebuah wadah institusional yang bercirikan kuatnya hak atas asset pribadi, pasar bebas dan perdagangan bebas. Lih. (Herlambang, 2013). Hlm. 6
[23] Lih. (Lucas, 2001). Hlm. 28
[24] Galtung, membagi tiga model kekerasan, kekerasan budaya kekerasan langsung dan kekerasan struktural (tidak langsung). Kekerasan langsung ialah kekerasan yang dilakukan secara kasat mata oleh aparatus represif negara sebagai pelayan kelas berkuasa, berupa pembantaian, penyiksaan, dan pemenjaraan terhadap orang-orang yang melawan negara. Adapun, kekerasan struktural adalah kekerasan yang tidak mencelakai atau membunuh melalui senjata atau bom namun melalui struktur sosial yang menyebabkan kemiskinan, ketidakseimbangan ekonomi, atau ketidakadilan sosial dan politik. Sedang kekerasan budaya adalah Legitimasi atas kekerasan langsung dan tak langsung, yang biasanya dilakukan melalui produk-produk kebudayaan. Konsep kekerasan Galtung ini disampaikan Wijaya Herlambang dalam bukunya (Herlambang, 2013).
[26] Jhon C. Raines (ed.). Marx tentang Agama. Terjmh. Ilham B. Saenong. (Jakarta Selatan: Teraju. 2003).
[27] Mendirikan Syarekat Rakyat. Syarekat Rakyat adalah cikal bakal PKI


Post a Comment

Popular posts from this blog

Info Jalan-jalan ke Gunung Semeru (Rute Kendaraan)

Info Jalan-jalan ke Gunung Hawu

Di Pinggir Jalan, Jalan Braga

Masih tentang Seni Bandung yang Senimannya Apolitis dan Oportunis (Beberapa Bantahan untuk Peri Sandi Huizche)

Instagram @yogazaraandritra